Ilmu Pengetahuan Umum: Berita Ekonomi

Showing posts with label Berita Ekonomi. Show all posts

Ilmu Pengetahuan Aepi: Gagal Beruntun, Kok Bu Sri Mulyani Nggak Malu?

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng mengingatkan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani biar tidak mengandalkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada layanan sektor publik.

Daeng menegaskan bahwa senganat PNBP lebih kepada royalti dan bagi hasil, bukan malah menyasar pada rakyat sebagaimana pada draf rancangan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang sedang didorong oleh pemerintah.

Sri Mulyani, gagal beruntun. (ilustrasi/aktual.com)

“Semangat PNBP pada dana bagi hasil dan royalti. Bukan terhadap layanan umum,” kata Daeng di Jakarta, ditulis Senin (6/11).

Menurut Daeng, upaya menyasar PNBP kepada layanan publik merupakan sebagai wujut kepanikan pemerintah dalam upaya menggenjot penerimaan negara untuk menekan angka defisit pada APBN. Karena bersama-sama terang Daeng, kelemahan keuangan negara bermula dari kekeliruan dan kegagalan dalam perencanaan dan adaptasi APBN.

“Visi yang besar tidak selaras dengan kemampuan objektif,” tuturnya.

Baca :

Daeng turut prihatin atas kegagalan Sri Mulyani dalam penanganan gejolak ekonomi, pada tahun ini angka defisit diperkirakan melonjak sampai 2,92 persen terhadap PDB. Begitupun sasaran pajak dari tahun 2015 tak pernah tercapai. Sedangkan di sisi lain, utang pemerintah terus melonjak.

“Target pajak gagal, defisit meleset dari perkiraan, begitupun sasaran pertumbuhan juga gagal. Kok bu Sri Mulyani nggak malu?” Heran Daeng, menyerupai dikutip dari Aktual.

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Ini Perbedaan Pandangan Antara Pdip Dan Sri Mulyani Sikapi Revisi Uu Pnbp

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Ketua bidang Perekonomian DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menolak harapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk melaksanakan pungutan kepada layanan dasar publik melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 wacana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut laki-laki yang juga merupakan anggota dewan perwakilan rakyat Komisi XI itu, memang revisi UU PNBP perlu dilakukan, tetapi bukan dimaksudkan untuk memungut pada sektor layanan dasar sebagaimana draf yang diajukan Menteri Sri Mulyani.

Sri Mulyani

Revisi itu tegas Hendrawan harus didorong untuk memaksimalkan penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam dan meminimalisir kebocoran penerimaan negara.

“Revisi Undang-Undang ini dalam rangka memaksimalkan PNBP dan mengurangi kebocoran. Karena di negara-negara lain PNBP itu kurang lebih 30 hingga 40 persen dari total penerimaan negara. Kalau Indonesia tidak hingga segitu, masih sekitar 20 persen, makanya harus ditingkatkan,” kata ia di Jakarta menyerupai dikutip dari Aktual, Sabtu (11/11).

“Tapi peningkatanya tanpa harus membebani masyralat luas. Pungutan kepada sektor masyarakat luas itu harus kita hindari. Makara harus dibedakan layanan pokok kepada masyarakat, jikalau perlu dibebaskan dari PNBP. Dan layanan yang sipatnya tidak pokok ini harus dibedakan. Makara revisi ini diarahkan kepada sektor sumber daya alam jangan hingga bocor,” tegas dia.

Baca :

Sehubung masa kerja dewan perwakilan rakyat sudah memasuki final tahun, sehingga ia memperkirakan UU ini gres akan rampun pada masa sidang ke III.

Untuk diketahui, menurut draf revisi UU PNBP yang diajukan Sri Mulyani, tercantum sasarannya pada layanan dasar publik diantaranya bidang kesehatan, pendidikan bahkan bidang agama dalam hal nikah, cerai, dan rujuk akan dikenakan PNBP.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Sri Mulyani Gamang Atas Proposal Pembebasan Ppn

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Menteri Keuangan, Sri Mulyani masih gamang untuk merealisasikan proposal dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jangka waktu tertentu.

Usulan ini dimaksud biar meningkatkan intensitas transaksi ditengah penurunan daya beli. Dengan begitu harapanya sektor ritel kembali bergairah.

Sri Mulyani masih gamang untuk merealisasikan proposal dari Kamar Dagang dan Industri Ilmu Pengetahuan Sri Mulyani Gamang Atas Usulan Pembebasan PPN

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

Mengenai hal ini Sri Mulyani mengaku masih mempelajari proposal dari Kadin tersebut dan ia juga masih perlu menelaah dari regulasi yang ada.

“Kalau proposal Kadin berbagai mengenai proposal yang digunakan untuk meningkatkan confidence, baik dari investasi dan konsumen. Kita mempelajari proposal tersebut, dan memang sudah di dalam APBN dilakukan. Sifatnya dengan apakah promosi memakai atau memperlihatkan mengenai PPN akan kita lihat dari sisi aturan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, ditulis Sabtu (11/11).

Sementara sebagai optimisme penerimaan negara, Sri Mulyani mengaku terus memantau pergerakan harga komoditas. Menjelang final tahun ini beberapa harga komoditas bergerak kasatmata yang nantinya berimbas ke penerimaan bea keluar.

“Ya kita akan memantau terus pergerakan harga komoditas. Sejak Juli 2017, harga komoditas sudah meningkat baik watu bara, minyak, gas, dan harga mineral lain. Di sisi lain positif, penerimaan bea keluar maupun masuk meningkat namun di sisi lain melihat perkiraan makro di 2017 dan 2018,” kata Sri Mulyani.

Baca :

Sebelumnya memang ketua Kadin, Roslan P Roslani mengaku telah mengajukan proposal kepada Sri Mulyani biar membebaskan PPN dalam rangka meningkatkan daya beli.

“Saya pernah ngusulin salah satunya saja untuk orang berbelanja, dalam jangka waktu tertentu, misalny dalam waktu seminggu belanja kebutuhan sehari-hari dibebaskan PPNnya. Itu menstimulus orang untuk belanja gitu, kebijakan itu yang perlu dilihat lagi. Saya yakin orang akan banyak belanja,” kata Rosan ketika dilansir dari Aktual.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Industri Kopi Hampir Dipanggang Perubahan Iklim

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Musim gugur selalu merupakan ketika yang sempurna untuk membuat kebiasaan baru, dan jaringan kopi tahun itu.

Hari-hari ini, mereka mati-matian berusaha menemukan dalih apa saja semoga Anda minum java mereka.

Banyak jaringan memakai Hari Kopi Nasional atau Internasional,,yang gres berlalu, sebagai alasan untuk memperlihatkan kopi mereka dengan harga diskon, atau malah gratis—ketentuan dan syarat berlaku, tentu saja.

Produk kopi dari Bajawa yang sudah populer sampai mancanegara menjadi salah satu komoditas yang belum diberdayakan secara optimal. (Firman Firdaus/National Geographic Indonesia)

Bagi pemilik restoran, tidak ada pancingan yang lebih baik daripada kopi semoga pelanggan tiba lagi. Trik manis yang sepertinya manjur bagi sementara orang. Mengingat apa yang mengintai di cakrawala, bagaimanapun juga, memperlihatkan kopi gratis mungkin bukan lagi opsi bagi bisnis.

Permintaan kopi di seluruh dunia sedang bergeser. Eropa masih menyerap hampir sepertiga kopi yang dikonsumsi di seluruh dunia, tetapi Cina melipatgandakan konsumsinya hanya dalam lima tahun terakhir.

Sedangkan Kanada, angkanya tetap besar alasannya ialah lebih dari 90 persen orang remaja Kanada minum kopi. Beberapa studi mutakhir memperlihatkan kopi sebagai pilihan yang sehat, mungkin itulah salah satu faktor meningkatnya jumlah peminum kopi.

Apa pun, ajakan sangat besar di kebanyakan negara Barat, dan itu memberi tekanan semakin berat bagi negara-negara produsen kopi. Namun, ketika perubahan iklim mengintai, ada bahaya aktual bagi dongeng sukses global kopi.

Kopi ditanam di lebih dari 60 negara

Kopi ialah komoditas yang paling banyak diperdagangkan di dunia sehabis minyak.

Biji kopi ditanam di lebih dari 60 negara dan menyediakan mata pencaharian bagi 25 juta keluarga di seluruh dunia. Produsen kopi terbesar sejauh ini ialah Brasil, disusul Vietnam dan Kolombia.

Secara global, 2017 sanggup menjadi tahun rekor, ketika kemungkinan besar dunia akan memproduksi lebih dari 153 juta karung goni 60 kilogram kopi. Harga berjangka kopi turun alasannya ialah itu, tetapi kita masih belum melihat sama sekali sebuah panen raya.

Produksi sedikit bergeser selama beberapa tahun terakhir. Dengan curah hujan yang manis di Brasil dan contoh cuaca yang menguntungkan di daerah-daerah lain di dunia, sejauh ini alam bermurah hati kepada pembudi daya kopi, tetapi keberuntungan mereka mungkin akan habis.

Baca :

Walaupun bukan kebutuhan pokok pangan, kopi ialah bisnis besar. Di tingkat petani,kopi bernilai lebih dari AS$100 miliar. Di sektor ritel, industri kopi bernilai AS$10 miliar.

Tetapi terdapat konsensus yang semakin meluas di kalangan hebat bahwa perubahan iklim akan kuat sangat jelek pada produksi selama 80 tahun ke depan. Pada tahun 2100, lebih dari 50 persen lahan yang dimanfaatkan untuk menanam kopi sudah tidak sanggup ditanami lagi, demikian dilansir dari nationalgeographic.co.id. (***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Menteri Darmin: Pemda Penghambat Izin Investasi Akan Terima Sanksi

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan setiap pemerintah daerah, yang masih menghambat proses perizinan Investasi, akan mendapatkan sanksi.

"Kami sedang kaji dan menyiapkan hukuman yang sanggup diberikan kepada pemerintah tempat jikalau tidak memenuhi atau mematuhi apa yang diminta Presiden Jokowi," kata Darmin usai rapat koordinasi pembahasan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 di Jakarta, pada Jumat (3/11/2017) menyerupai dikutip Antara.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (14/9/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Darmin menyampaikan Presiden Jokowi telah memerintahkan adanya akomodasi santunan izin investasi melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 mengenai percepatan berusaha.

Menurut dia, meski ketika ini merupakan kurun otonomi daerah, pemegang kekuasaan tertinggi tetap Presiden RI. Karena itu, kode Presiden Jokowi harus ditaati oleh semua pemerintah daerah.

"Dalam UU Otonomi Daerah, tercantum bahwa Presiden ialah pemegang kewenangan tertinggi, maka Presiden berwenang tetapkan kebijakan dasar, memonitor dan mengawasi," ujarnya.

Ia menyampaikan hukuman yang sanggup diberikan kepada pemerintah tempat antara lain dengan mengurangi atau menunda santunan Dana Insentif Daerah (DID) yang rutin dialokasikan dalam APBN semenjak 2014.

"Kami sedang menyiapkan ini (sanksi) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri," kata Darmin.

Selain itu, hukuman lainnya yang sanggup diberikan ialah mencabut kewenangan pemerintah tempat tersebut dalam menyelenggarakan proses perizinan investasi.

"Kalau sudah diperingatkan, tentu saja sanggup ditarik kewenangannya ke pemerintah yang lebih tinggi. Kalau itu di Kabupaten, sanggup ke Provinsi. Kalau itu di Provinsi, sanggup ke Pusat," kata Darmin.

Pemerintah Pusat telah menyiapkan pemikiran pembentukan Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 perihal Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"Konsep aktivitas dari percepatan pelaksanaan berusaha jauh lebih luas dari EoDB (Ease of Doing Business/kemudahan berusaha). Pemerintah menciptakan langkah besar ini untuk mempercepat perizinan berusaha yang ada," kata Darmin sebagaimana siaran pers Kemenko Perekonomian pada hari ini.

Rencananya, Satuan Tugas Nasional akan menjadi induk yang bertanggung jawab eksklusif kepada Presiden Jokowi dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Anggota Satgas itu ialah 12 pimpinan kementerian/lembaga.

Baca :

Darmin menjelaskan Satuan Tugas Nasional akan membawahkan dua kelompok besar, yakni Satuan Tugas Leading Sector dan Satuan Tugas Pendukung. Pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Provinsi Pendukung dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota Pendukung.

“Mereka (satgas) harus melaksanakan debottlenecking, yaitu upaya menuntaskan permasalahan tapi hanya di lingkungan mereka, sisanya kita sebut sebagai Satgas Pendukung,” ujarnya.

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Penunggak Iuran Bpjs Kesehatan Capai Jumlah 10 Juta Peserta

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Direktur Keuangan dan Investasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Kemal Imam Santoso mencatat setidaknya ada 10 juta akseptor yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Angka itu hanya berdasar data hingga sekitar Juni-Juli 2017 lalu. Menurut Kemal, sebagian besar akseptor yang menunggak berasal dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Angkanya itu masih kumulatif. Untuk lebih pastinya, sebaiknya kita lihat nanti (audit dari) kantor akuntan publik,” ujar Kemal di Jakarta pada Jumat (3/11/2017).

Kesehatan Kemal Imam Santoso mencatat setidaknya ada Ilmu Pengetahuan Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Capai Jumlah 10 Juta Peserta

Petugas BPJS Kesehatan membantu warga yang akan mengurus manajemen di Kantor Divisi Regional I, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (2/5/2017). ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi.

Kemal enggan memerinci lebih detail kategori kelompok akseptor BPJS yang paling banyak menunggak. Dia menyampaikan setiap kelompok mempunyai profilnya masing-masing sehingga tidak dapat untuk mengklaim jumlah penunggak terbanyak hanya dengan menyebutkan kelompok.

“Untuk yang menunggak itu, di kelas 1 ada berapa, kelas 2 ada berapa, dan kelas 3 berapa,” ucap Kemal.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 19 Tahun 2016 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 perihal Jaminan Kesehatan, para akseptor yang menunggak memang akan memperoleh sanksi. Peserta yang terlambat membayar iuran satu bulan, kepesertaannya akan tidak boleh sementara.

“Tapi nanti pada dikala beliau bayar tunggakan, ditambah iuran bulanan tersebut, maka kepesertaannya eksklusif aktif,” kata Kemal.

Kendati demikian, Kemal mengklaim tingkat kepatuhan akseptor BPJS dalam membayar iuran terus meningkat. Dia mencontohkan tingkat kepatuhan korporasi dalam membayar iuran pekerjanya, persentasenya sudah di atas 90 persen.

Dengan perolehan semacam itu, Kemal optimistis angka pembayaran iuran akseptor BPJS Kesehatan masih sejalan dengan sasaran yang direncanakan.

“Kepatuhan perusahaan-perusahaan dalam membayar iuran pekerja meningkat. Tentu tantangan ke depannya ialah menjaga disiplin biar mereka tetap sempurna waktu dalam membayar iuran,” ujarnya.

Baca :

Semakin tingginya kesadaran akseptor maupun dari korporasi dalam membayar iuran, berdasarkan dia, merupakan efek dari fasilitas kanal yang pembayaran.

Saat ini, Kemal menyebutkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sudah dapat dilakukan melalui perbankan dan ritel modern, menyusul selanjutnya lewat aplikasi pada gawai.

“Kami ialah public service (lembaga pelayan publik), tapi pengelolaannya komersial,” kata Kemal. Demikian dikutip dari Tirto .id. (***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Joko Widodo Harap Dana Desa Dapat Mengentaskan Kemiskinan

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Presiden Joko Widodo berharap supaya pemanfaatan dana desa secara swakelola sanggup membantu upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.

"Dana yang mengalir semakin besar ke daerah/desa seharusnya sanggup membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan," ujar Presiden dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Presiden Joko Widodo berharap supaya pemanfaatan dana desa secara swakelola sanggup membantu Ilmu Pengetahuan Jokowi Harap Dana Desa Bisa Mengentaskan Kemiskinan

Presiden RI Joko Widodo. FOTO/ANTARA

Jokowi ingin supaya jadwal dana desa dipakai untuk proyek padat karya yang diperlukan sanggup membuka lebih banyak lapangan kerja di desa-desa.

Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Jokowi mengingatkan jajarannya untuk menjalankan jadwal dana desa secara swakelola.

Salah satunya melalui jadwal padat karya (cash for work) yang diluncurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik Tanah Air yang bersifat jangka pendek.

Oleh alasannya yaitu itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk terus memperkuat seluruh aspek yang mendukung jalannya jadwal tersebut.

"Saya minta supaya kementerian/lembaga yang mempunyai jadwal di tempat atau di desa dikonsolidasikan lagi baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran pembiayaan," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta supaya pemanfaatan dana desa diperkuat dengan program-program kementerian di tempat yang sanggup membuatkan sektor-sektor unggulan dan menjadi motor pencetus perekonomian nasional.

Baca :

"Mulai dari industri kecil-menengah, agro-bisnis, kebijaksanaan daya perikanan, dan sebagainya. Dan juga perlu training dan pendampingan supaya sanggup menggali dan membuatkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing," ungkapnya, ibarat dikutip Antara.

Menurut perencanaan RAPBN 2018, pemerintah menetapkan pagu Dana Desa sebesar Rp60 triliun di tahun depan atau sama dengan APBN-P 2017.

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Bi Sambut Baik Gubernur Gres Bank Sentral As Pilihan Trump

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) yang baru, Jerome Powell, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik kepada pasar.

Dengan melanjutkan rujukan komunikasi menyerupai itu, Agus berharap pasar tidak akan bergejolak yang bisa memunculkan ketidakpastian dan berdampak pada ketidakstabilan perekonomian global.

Agus Martowardojo menilai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve Ilmu Pengetahuan BI Sambut Baik Gubernur Baru Bank Sentral AS Pilihan Trump

Agus optimistis Powell sanggup meneruskan gaya gubernur The Fed sebelumnya, Janet Yellen, dalam mengambil kebijakan bank sentral.

“BI menyambut baik pilihan (sosok) yang akan meneruskan tugas Janet Yellen. Kami memahami beliau sebagai figur yang lebih kurang mempunyai perilaku yang sama dengan Yellen,” kata Agus di Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Terpilihnya Powell pun dinilai sanggup menciptakan kondisi pasar ke arah yang stabil, sehabis beberapa ketika terakhir cukup dirundung ketidakpastian alasannya masih menunggu pengganti Yellen sebagai orang nomor satu The Fed.

Kendati demikian, Agus mengklaim bahwa terpilihnya Powell tidak akan berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Namun, ia menyatakan bahwa kepemimpinan Powell di The Fed sendiri cenderung akan berdampak ke Indonesia, apabila ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan terkait stabilitas sistem keuangan global. Hal itu tak lepas dari faktor dolar AS sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia.

“Kami memahami perekonomian Amerika Serikat terus membaik dan tingkat pengangguran juga menurun, sehingga kami sudah memahami bahwa ke depan, pada Desember, Fed Fund Rate kelihatannya akan naik dan mungkin pada 2018 akan ada beberapa kali kenaikan tingkat bunga Amerika Serikat,” terang Agus.

Senada dengan Agus, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengharapkan semoga gubernur gres The Fed sanggup meneruskan abjad Yellen yang mempunyai ketepatan dan kecepatan pada arah kebijakannya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan terpilihnya gubernur gres tidak akan mengganggu iklim normalisasi dari ketidakstabilan perekonomian global yang tengah diupayakan negara-negara berkembang.

“Kami berharap yang dipilih yaitu yang mempunyai ketenangan dalam berkomunikasi. Makara komunikasinya jelas, tenang, dan berbasiskan data. Sehingga pasar bisa mempunyai prediksi yang relatif jelas, dan mereka tidak berspekulasi,” kata Menkeu, Kamis (2/11) kemarin, menyerupai dikutip dari Tirto.id.

Baca :

Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia akan tetap fokus dalam memperkuat fondasi sehingga tidak terpengaruh secara signifikan. “Kami juga terus mengkomunikasikan kebijakan kita secara baik, baik dari segi kebijakan fiskal, sektor moneter, dan sektor keuangan lainnya,” ungkap Sri Mulyani.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menentukan Powell untuk memimpin bank sentral The Fed pada Kamis (2/11) sore waktu setempat. Trump sendiri menyebut mantan bankir investasi itu sebagai sosok yang bijaksana dan cerdas untuk memandu negara dengan perekonomian sebesar Amerika Serikat.

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Joko Widodo Akan Terus Pantau Aktivitas Perhutanan Sosial

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyidik agenda Perhutanan Sosial seluas 1.890,6 hektar kepada 1.685 kepala keluarga yang diberikan pemerintah dalam setahun ke depan.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika menawarkan surat keputusan Perhutanan Sosial di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Sabtu (4/11/2017).

Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyidik agenda Perhutanan Sosial seluas Ilmu Pengetahuan Jokowi akan Terus Pantau Program Perhutanan Sosial

Presiden RI Joko Widodo. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean.

"Tapi bila sudah diberi menyerupai ini, bila nanti ditelantarkan, dibiarkan, ya nanti kami ambil lagi. Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan hingga dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur. Setahun lagi saya cek nanti satu per satu," kata Presiden.

Jokowi menyatakan, pinjaman Surat Keputusan Akses Hutan dalam agenda Kehutanan Sosial itu akan menciptakan masyarakat sanggup memberdayakan nilai hemat lahan sesuai dengan ketentuan hukum. SK Akses Hutan, kata dia, hanya berlaku bagi para kelompok tani untuk mengelola lahan selama 35 tahun.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku ingin menyidik pemanfaatan lahan di lapangan dan pendampingan oleh sejumlah bank negara dalam mendukung agenda Perhutanan Sosial.

Baca :

"Karena kami sudah berpuluh-puluh tahun urus ini dan belum berhasil. Saya minta yang ini harus berhasil. Kami harus yakin ini harus berhasil," tegas Presiden menyerupai dikutip Antara.

Jokowi mengingatkan kelompok tani untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tumbuhan yang produktif sesuai dengan wilayahnya.

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Dpr Bantah Sengaja Memperlambat Pembahasan Ruu Persaingan Usaha

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI menampik bahwa pembahasan amendemen Undang-Undang No.5/1999 perihal Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditunda dan diperlambat. Parlemen berjanji segera kembali melaksanakan pembahasan sehabis masa reses berakhir.

Ketua Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI Teguh Juwarno menyampaikan akan melanjutkan pembahasan dengan pemerintah, sehabis Amanat Presiden perihal RUU Persaingan Usaha disampaikan ke DPR.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) - david Eka Issetiabudi

“Tidak ditunda, hanya memang kemarin kami perlu membacanya [Ampres] terlebih dahulu,” tuturnya kepada Bisnis.com, Sabtu (4/11).

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pembahasan amandemen UU No.5/1999 perihal Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terburu-buru.

Hal ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.85/PUU-XIV/2016, rabu lalu. MK memutus harus ada perubahan pada definisi pihak lain pada pasal 22, 23, 24 dan definisi penyelidikan pada pasal 36 abjad c, abjad d, abjad h, abjad i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menyampaikan dewan perwakilan rakyat selaku inisiator amendemen memiliki pekerjaan rumah untuk mengkaji kembali pasal-pasal yang menjadi putusan MK.

Perwakilan pengusaha ini menilai pengkajian mendalam sangat dibutuhkan semoga semua pihak memperoleh kepastian.

"Jadi, dewan perwakilan rakyat dan pemerintah dapat duduk bersama dalam menggodok UU dan tidak perlu tergesa-gesa," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia (ICLA) Asep Ridwan menganggap semua peraturan yang terkait Pasal 22,23,24 UU No.5/1999 harus menyesuaikan diri, termasuk pembiasaan dalam RUU Persaingan Usaha.

Baca :

Hal ini dilakukan seiring ditetapkannya beberapa pasal oleh Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Undang-Undang No.5/1999.

“Termasuk hukum Mahkamah Agung yang perlu diperbaharui, menyerupai Perma No. 3/ 2005,” katanya menyerupai dikutip dari Bisnis.com. (***)

Tag : kppu, persaingan usaha

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Negara Produsen Sawit Setuju Sinergi Kembangkan Produk

Hukum Dan Undang Undang(Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution didampingi Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditas Malaysia, Dato’ Seri Mah Siew Keong memimpin Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC) untuk sinergikan posisi dan langkah-langkah strategis dalam rangka memperkuat kolaborasi pengembangan kelapa sawit.

Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas petani kecil dan kompetitivitas produk di tengah-tengah banyak sekali tantangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ilmu Pengetahuan Negara Produsen Sawit Sepakat Sinergi Kembangkan Produk

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai peluncuran penanaman perdana aktivitas peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (13/10). - ANTARA/Nova Wahyudi

Langkah-langkah strategis tersebut sanggup dilakukan melalui penguatan ISPO, pengembangan riset dan penemuan kelapa sawit, pembangunan kolaborasi industri menuju produksi bernilai tambah, dan pemajuan banyak sekali regulasi dan teknis yang mendukung peningkatan kualitas produksi sawit semoga lebih kompetitif dalam perdagangan minyak nabati dunia.

Selama ini, sektor kelapa sawit telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia yang menggerakkan perekonomian rakyat.

Sebesar 41% lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil dan sektor kelapa sawit berkontribusi terhadap 5,5 juta lapangan kerja pribadi dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung. Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan.

“Total produksi crude palm oil (CPO) di tahun 2016 mencapai 33 juta ton dan menyumbang sebesar US$18 miliar terhadap pendapatan ekspor nasional. Saat ini, sustainability merupakan kata kunci dalam pengembangan kelapa sawit Indonesia yang didorong melalui Indonesian Sustainable Palm Oil(ISPO),” kata Darmin Nasution dalam keterangan resmi, Sabtu (4/11).

Ini merupakan kali pertama bagi negara-negara produsen kelapa sawit untuk bertemu dan menyebarkan pandangan serta pengalaman negara produsen dalam membangun sektor kelapa sawit dan mengatasi tantangan.

Hal ini telah ditegaskan dalam sambutan Menteri Malaysia yang turut menekankan tugas penting CPOPC sebagai platform bagi negara produsen kelapa sawit dalam menyatukan dan memperjuangkan kepentingan bersama.

“Kolaborasi negara-negara produsen tidak berhenti pada pertemuan ini saja, akan dibuat komite-komite yang khusus membahas kepentingan bersama negara-negara produsen sawit," ujar Mahendra Siregar, Direktur Eksekutif CPOPC.

Adapun, CPOPC dibuat oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015 dan Sekretariat CPOPC didirikan di Jakarta pada tahun 2017.

Baca :

Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memperkuat kolaborasi antar negara produsen minyak kelapa sawit, ibarat dikutip dari Bisnis.com.

Dalam penyelenggaraan IMMPOPC, Indonesia dan Malaysia juga mengundang negara-negara produsen minyak sawit lainnya untuk bergabung dalam keanggotaan CPOPC. (***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Bappenas: Riau Sanggup Cetak Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro optimistis pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dengan kondisi ketimpangan dan kemiskinan yang lebih rendah, sanggup melesat lebih tinggi dan berkualitas sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran yang mencapai 5,76% per Februari 2017.

Pasalnya, Riau yang berada pada posisi strategis alasannya yakni dilalui alur pelayaran Selat Malaka dan bersahabat dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, mempunyai rasio gini di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 0,325 2017.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro optimistis pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Ilmu Pengetahuan Bappenas: Riau Dapat Cetak Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Karyawan beraktivitas di pembibitan (nursery) di Riau. - Istimewa

“Dasar pembangunan ekonomi Riau sudah benar, tinggal pekerjaan rumah yang dihadapi yakni bagaimana pemerintah dan dunia perjuangan di Riau sanggup berpikir untuk mewujudkan pemerataan dan mengatasi ketimpangan sebagai bab yang tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tuturnya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/11).

Menurutnya, pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia sanggup dilakukan dengan alokasi anggaran dan distribusi sumber daya pada tempat yang tertinggal.

Untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah, pemerintah akan membuatkan kota-kota gres dan pusat-pusat produksi dan perdagangan, memperkuat keterkaitan antarwilayah, membangun dan memperkuat rantai industri produk unggulan berbasis sumber daya lokal, membuatkan pusat-pusat penelitian dan inovasi, menyediakan prasarana dan sarana transportasi, isu dan komunikasi, dan membangun pembangkit dan jaringan listrik, pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih.

Langkah-langkah tersebut juga akan berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan dan mengatasi ketimpangan di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir.

Namun, pada 2014, Indonesia mulai menurunkan rasio gini. Koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015.

Pada 2019, rasio gini diupayakan turun menjadi 0,36 dan tingkat kemiskinan Indonesia juga ditargetkan turun menjadi 7-8 persen dari angka 11,22 persen di 2015.

Terdapat empat faktor utama yang mendorong ketimpangan, yaitu ketimpangan peluang semenjak awal kehidupan, pekerjaan yang tidak merata, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang, serta ketahanan ekonomi yang rendah.

Mengatasi hal itu, pemerintah Indonesia pun sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan.

Pertama, penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar publik menyerupai ketersediaan air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal.

Kedua, penurunan kemiskinan melalui stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi sempurna sasaran atau agenda pertolongan sosial.

Ketiga, penurunan pengangguran melalui peningkatan absorpsi lulusan SMK, agenda sertifikasi dan magang, serta kemitraan dengan industri.

Keempat, penurunan ketimpangan kekayaan melalui pajak/subsidi, agenda afirmasi yang efektif, penuntasan Nomor Induk Kependudukan (NIK), juga kredit UMKM di bidang pertanian dan perikanan.

Kelima, penguatan industri berbasis rakyat melalui penguatan industri kecil sektor strategis, memaksimalkan potensi lokal perhutanan sosial, reformasi agraria, peningkatan skala perjuangan kelembagaan petani dan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata.

Kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan pertolongan sosial sempurna sasaran yang mencakup Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai dan pertolongan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, pertolongan iuran kesehatan bagi 92.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi gres lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan ekspansi kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah mempercepat kepemilikan identitas aturan (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya jalan masuk terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar menyerupai sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, pertolongan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (merata ke seluruh desil pendapatan), tingkat kemiskinan pada 2045 sanggup mendekati nol (0,02 persen).

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi juga dibidik sebagai pelopor ekonomi rakyat, dengan memperhatikan aspek pendaftaran perjuangan skala mikro dan kecil, pengembangan sarana dan prasarana perjuangan bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, juga jalan masuk UMKM untuk menerima kredit, dan perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.

Baca :

Adapun, wirausaha juga menjadi fokus pembangunan, dengan sasaran meningkatkan partisipasi wirausaha untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja. Persentase wirausaha terhadap jumlah penduduk Indonesia pada periode 2016—2017 tercatat masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 3,1 persen, menyerupai dikutip dari Bisnis.com..

Kunci peningkatan dan penguatan iklim kewirausahaan yakni penemuan dan transfer teknologi serta penelitian dan pengembangan. (**)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Desentralisasi Fiskal Angkat Tugas Tempat Dalam Infrastruktur

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Kebijakan desentralisasi fiskal dengan peningkatan transfer ke daerah dan dana desa yang disertai penurunan belanja kementerian/lembaga telah membuka kesempatan bagi peningkatan tugas daerah dalam infrastruktur.

Namun, terdapat beberapa tantangan, di antaranya peresapan anggaran yang terkendala sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tinggi, serta persoalan governance dalam pengadaan proyek yang berisiko untuk berakhir di meja penegak hukum.

Kebijakan desentralisasi fiskal dengan peningkatan transfer ke daerah dan dana desa yang Ilmu Pengetahuan Desentralisasi Fiskal Angkat Peran Daerah Dalam Infrastruktur

Pekerja menuntaskan pembangunan fly over di tempat Pancoran, Jakarta, Selasa (6/6). - JIBI/Nurul Hidayat

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan pemerintah daerah sanggup mengimplementasikan bagan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Berbeda dengan pengadaan konvensional, KPBU sanggup mengatasi permasalahan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan tubuh perjuangan yang memungkinkan pembagian risiko proyek, penjaminan ketepatan waktu dan anggaran, serta penjaminan kualitas pelayanan yang dijanjikan dalam kontrak,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Dialog Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Riau, Sabtu siang.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (4/11), Bambang menuturkan pengadaan konvensional berpotensi tidak berkesinambungan sebab perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dilakukan secara terpisah serta dilakukan tender tahunan untuk pengoperasian/pemeliharaan.

Pelaksanaan pekerjaan juga sering terlambat sehingga menjadi beban pemerintah (cost overrun). Perencanaan pengadaan seringkali tidak mengkaji aspek hukum, komersial, risiko, dan lingkungan.

Dalam praktiknya, pengadaan konvensional seratus persen berasal dari pemerintah sehingga risiko sepenuhnya ditanggung pemerintah. Alokasi proyek yang dilaksanakan melalui pengadaan konvensional pun niscaya akan sesuai dengan nilai proyek yang dilaksanakan.

Sebab itu bagan KPBU menjamin terjadinya kesinambungan proyek sebab perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilakukan satu kesatuan dalam kontrak jangka panjang. KPBU juga mengharuskan tubuh perjuangan untuk melaksanakan upaya terbaik sehingga tidak terjadi keterlambatan konstruksi dan operasi.

Menurutnya, selain menciptakan pemerintah dan swasta mengembangkan risiko, KPBU membuka potensi penyediaan infrastruktur dengan jumlah yang relatif lebih banyak, namun dengan alokasi yang relatif sama. Bagi daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi dan kemampuan implementasi tinggi, KPBU meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek infrastruktur.

Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi namun kemampuan implementasi rendah sehingga SILPA tinggi, KPBU memindahkan risiko konstruksi dan operasi kepada tubuh perjuangan sehingga on schedule, on budget.

Daerah dengan kapasitas fiskal rendah namun mempunyai kemampuan implementasi tinggi sehingga proyek infrastruktur terealisasi namun dengan kuantitas terbatas, juga sanggup mencicipi manfaat KPBU melalui peningkatan jumlah proyek infrastruktur. Bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kemampuan implementasi rendah sehingga proyek tidak berjalan, KPBU akan membantu merealisasikan proyek yang dibutuhkan.

“Dalam implementasi KPBU, pemerintah juga menyediakan bagan Viability Gap Fund (VGF) melalui Kementerian Keuangan di mana proyek tertentu bisa diberikan VGF sampai maksimal 40% sehingga IRR (Internal Rate of Return) yang tadinya 13% sanggup naik menjadi 14%,” tegasnya.

Adapun obyek KPBU meliputi 19 jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang terbagi atas tiga area besar, ibarat dikutip dari Bisnis.com.

Pertama, konektivitas, meliputi transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi gres terbarukan, konservasi energi, serta telekomunikasi dan informatika.

Baca :

Kedua, kemudahan perkotaan, meliputi air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, perumahan rakyat, sumber daya alam dan irigasi, dan kemudahan perkotaan lainnya.

Ketiga, kemudahan sosial, meliputi pariwisata, kemudahan pendidikan, forum pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian, dan budaya, pengembangan kawasan, dan kemudahan kesehatan.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Malam Hari, 10 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Sambangi Rumah Setya Novanto

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediaman Ketua dewan perwakilan rakyat Setya Novanto, Rabu malam (15/11). Awalnya, hanya tujuh orang yang tiba sekitar pukul 21.30 WIB. Beberapa ketika kemudian, menjadi 10 penyidik.

Para penyidik ini tiba bersama puluhan Brigade Mobil (Brimob), sesudah sebelumnya Ketua dewan perwakilan rakyat Setya Novanto kembali absen dari pemeriksaan. Novanto dipanggil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Ilmu Pengetahuan Malam Hari, 10 Penyidik KPK Sambangi Rumah Setya Novanto

Ketua dewan perwakilan rakyat Setya Novanto menunjukkan pidato dalam Sidang Paripurna dewan perwakilan rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Penyidik KPK ini berangkat dari Gedung Merah Putih, KPK, sekitar pukul 21.00 WIB. Selang setengah jam kemudian, penyidik tiba di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut rumah Setya Novanto berada.

Para penyidik itu sempat tidak diizinkan masuk ke dalam rumah. Hampir 10 menit berselang, penyidik tertahan di depan gerbang dan gres diperbolehkan masuk. Saat penyidik masuk, kuasa aturan Setya Novanto, Fredrich Yunadi sudah berada di dalam rumah.

Fredrich lalu keluar dari ruang tamu. Selang beberapa ketika kemudian, Fredrich kembali masuk ke dalam rumah.

Saat penyidik berada di dalam rumah, sejumlah politikus Partai Golkar berdatangan ke kediaman sang ketua umum. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, dan Ketua Banggar dewan perwakilan rakyat sekaligus Ketua DPP Golkar Azis Syamsuddin.

Selain ketiga politikus ini, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin, sudah terlebih dahulu berada di dalam rumah. Hampir dua jam sesudah penyidik datang, Mahyudin keluar rumah sang ketua umum. Saat berjalan keluar, Mahyudin mengatakan, Novanto tidak ada di dalam rumah.

"Tidak ada," kata Mahyudin Rabu malam, ketika dikutip dari Tirto.id sekitar pukul 23.16 WIB. Menurut Mahyudin, hanya ada istri, pengacara dan pembantu di dalam rumah.

Baca :

Disinggung di mana Setya Novanto berada, Mahyudin mengatakan, dirinya tak dapat memastikan. Sebab, telepon seluler Novanto, juga tidak dapat dihubungi.

"Mana saya ngerti. dihubungin enggak nyambung," ucap Mahyudin.

Sementara itu, pimpinan KPK ketika ini masih berada di Gedung Merah Putih. Namun, belum diketahui siapa saja pimpinan yang berada di dalam gedung. Pihak KPK masih belum berkomentar pasca penyidik mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Dirjen Pajak: Sasaran Penerimaan Pajak Di Bulan November Sebesar Rp126 Triliun

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mendapatkan pelunasan pembayaran pajak dari sebuah perusahaan abnormal yang berstatuskan BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia. Adapun pemenuhan kewajiban tersebut telah selesai diurus pada hari ini, Kamis (30/11/2017) dan dilakukan pribadi oleh pimpinan perusahaan itu.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi, pajak yang dibayarkan ialah PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 2015 lalu.

Kementerian Keuangan mengaku telah mendapatkan pelunasan pembayaran pajak dari sebuah perusa Ilmu Pengetahuan Dirjen Pajak: Target Penerimaan Pajak di Bulan November Sebesar Rp126 Triliun

Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri) didampingi Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat, Saksama Ani Natalia (kanan) . ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah.

“Kinerja dari teman-teman Kanwil Khusus dan KPP Badan dan Orang Asing telah menuntaskan kiprah dengan baik. Ada perusahaan berinisial G telah melunasi pajaknya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia,” ujar Ken dikala jumpa pers di kantornya pada Kamis (30/11/2017).

Sementara untuk jumlahnya, Ken tidak sanggup menyebutkan angka sebab ada asas kerahasiaan yang harus dipatuhi. Ken menyampaikan bahwa signifikansi penerimaan pajak dari perusahaan itu pun gres sanggup diketahui pada sore ini.

“Target penerimaan di November 2017 ialah Rp126 triliun. Sampai dengan tadi pagi pukul 10.00 WIB, sudah ada Rp114 triliun. Tapi itu belum termasuk [perusahaan asing] BUT G. (Penerimaan pajak dari BUT G) Nanti jam 17.00 WIB,” kata Ken.

Lebih lanjut, Ken mengklaim tidak ada perundingan yang dilakukan hingga risikonya perusahaan tersebut mau menyetorkan pajak. DJP sendiri telah melaksanakan pemeriksaannya selama satu tahun lamanya.

Setelah memenuhi kewajiban perpajakannya hingga 2015, perusahaan yang dimaksud pun sanggup menjadikannya sebagai contoh dalam mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) untuk tahun 2016. Pihak perusahaan lantas diberikan keleluasaan untuk melaksanakan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang kepada negara (self-assessment).

Baca :

“Bayar pajak itu bukan menurut dari besar kecilnya (angka), melainkan dari kepatuhannya terhadap UU Perpajakan, dan kebenarannya,” ucap Ken dikala dikutip dari Tirto.

Indonesia merupakan satu dari empat negara di dunia yang mendapatkan pendapatan dari pajak perusahaan tersebut. Menanggapi hal itu, Ken menilai hukum perundang-undangan pajak di Indonesia sudah memenuhi ketentuan yang disepakati. “Sama sekali enggak ada yang dilanggar,” ungkap Ken.

DJP sendiri memang tidak bersedia menyebutkan nama perusahaan. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian sempat muncul polemik soal pajak Google Indonesia yang sudah merupakan BUT semenjak 2011. Meski menginduk pada Google Asia Pacific yang bermarkas di Singapura, namun pendapatan maupun penerimaan Google dari Indonesia sudah semestinya dikenai pajak penghasilan. (***)

Author dirasaniraurus