Ilmu Pengetahuan Bappenas: Riau Sanggup Cetak Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro optimistis pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dengan kondisi ketimpangan dan kemiskinan yang lebih rendah, sanggup melesat lebih tinggi dan berkualitas sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran yang mencapai 5,76% per Februari 2017.
Pasalnya, Riau yang berada pada posisi strategis alasannya yakni dilalui alur pelayaran Selat Malaka dan bersahabat dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, mempunyai rasio gini di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 0,325 2017.
 |
| Karyawan beraktivitas di pembibitan (nursery) di Riau. - Istimewa |
“Dasar pembangunan ekonomi Riau sudah benar, tinggal pekerjaan rumah yang dihadapi yakni bagaimana pemerintah dan dunia perjuangan di Riau sanggup berpikir untuk mewujudkan pemerataan dan mengatasi ketimpangan sebagai bab yang tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tuturnya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/11).
Menurutnya, pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia sanggup dilakukan dengan alokasi anggaran dan distribusi sumber daya pada tempat yang tertinggal.
Untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah, pemerintah akan membuatkan kota-kota gres dan pusat-pusat produksi dan perdagangan, memperkuat keterkaitan antarwilayah, membangun dan memperkuat rantai industri produk unggulan berbasis sumber daya lokal, membuatkan pusat-pusat penelitian dan inovasi, menyediakan prasarana dan sarana transportasi, isu dan komunikasi, dan membangun pembangkit dan jaringan listrik, pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih.
Langkah-langkah tersebut juga akan berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan dan mengatasi ketimpangan di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir.
Namun, pada 2014, Indonesia mulai menurunkan rasio gini. Koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015.
Pada 2019, rasio gini diupayakan turun menjadi 0,36 dan tingkat kemiskinan Indonesia juga ditargetkan turun menjadi 7-8 persen dari angka 11,22 persen di 2015.
Terdapat empat faktor utama yang mendorong ketimpangan, yaitu ketimpangan peluang semenjak awal kehidupan, pekerjaan yang tidak merata, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang, serta ketahanan ekonomi yang rendah.
Mengatasi hal itu, pemerintah Indonesia pun sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan.
Pertama, penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar publik menyerupai ketersediaan air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal.
Kedua, penurunan kemiskinan melalui stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi sempurna sasaran atau agenda pertolongan sosial.
Ketiga, penurunan pengangguran melalui peningkatan absorpsi lulusan SMK, agenda sertifikasi dan magang, serta kemitraan dengan industri.
Keempat, penurunan ketimpangan kekayaan melalui pajak/subsidi, agenda afirmasi yang efektif, penuntasan Nomor Induk Kependudukan (NIK), juga kredit UMKM di bidang pertanian dan perikanan.
Kelima, penguatan industri berbasis rakyat melalui penguatan industri kecil sektor strategis, memaksimalkan potensi lokal perhutanan sosial, reformasi agraria, peningkatan skala perjuangan kelembagaan petani dan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata.
Kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan pertolongan sosial sempurna sasaran yang mencakup Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai dan pertolongan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, pertolongan iuran kesehatan bagi 92.4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi gres lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan ekspansi kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah mempercepat kepemilikan identitas aturan (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya jalan masuk terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar menyerupai sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, pertolongan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (merata ke seluruh desil pendapatan), tingkat kemiskinan pada 2045 sanggup mendekati nol (0,02 persen).
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi juga dibidik sebagai pelopor ekonomi rakyat, dengan memperhatikan aspek pendaftaran perjuangan skala mikro dan kecil, pengembangan sarana dan prasarana perjuangan bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, juga jalan masuk UMKM untuk menerima kredit, dan perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.
Baca :
- Negara Produsen Sawit Sepakat Sinergi Kembangkan Produk
- DPR Bantah Sengaja Memperlambat Pembahasan RUU Persaingan Usaha
- Jokowi akan Terus Pantau Program Perhutanan Sosial
- BI Sambut Baik Gubernur Baru Bank Sentral AS Pilihan Trump
- Jokowi Harap Dana Desa Bisa Mengentaskan Kemiskinan
- Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Capai Jumlah 10 Juta Peserta
- Menteri Darmin: Pemerintah Daerah Penghambat Izin Investasi akan Terima Sanksi
Adapun, wirausaha juga menjadi fokus pembangunan, dengan sasaran meningkatkan partisipasi wirausaha untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja. Persentase wirausaha terhadap jumlah penduduk Indonesia pada periode 2016—2017 tercatat masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 3,1 persen, menyerupai dikutip dari Bisnis.com..
Kunci peningkatan dan penguatan iklim kewirausahaan yakni penemuan dan transfer teknologi serta penelitian dan pengembangan. (**)
0 komentar:
Post a Comment