Ilmu Pengetahuan Umum: Politik

Showing posts with label Politik. Show all posts

Ilmu Pengetahuan Pidato Di Nasdem, Gatot Nurmantyo Dielu-Elukan Jadi Calon Wapres

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dielu-elukan sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Ini terjadi ketika Gatot menjadi pemateri di Rakernas IV Partai NasDem di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

"Capres!...capres!...capres!" begitu gemuruh dari ribuan kader NasDem yang hadir di Hall B3 dan C3 JIExpo. Gemuruh bunyi itu terus terjadi selama beberapa menit menjelang Gatot mengakhiri materinya. Materi itu berjudul 'Memahami ancaman, menyadari jati diri modal mewujudkan Indonesia menjadi bangsa pemenang'.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dielu Ilmu Pengetahuan Pidato di NasDem, Gatot Nurmantyo Dielu-elukan Makara Calon Wapres

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dalam paparannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Fraksi PKS dewan perwakilan rakyat di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 27 September 2017. Diskusi ini mengangkat tema Pancasila dan Integrasi Bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

Gatot memang memperlihatkan bahan dengan semangat. Dia mengaku sengaja 'memprovokasi' kader NasDem untuk menyadari bahaya terhadap keutuhan NKRI, contohnya proxy war, serta ancaman-ancaman lain yang merongrong keutuhan NKRI. Gaya dan bahan yang disampaikan Gatot rupanya menarik kader-kader NasDem. Mereka dengan semangat meneriakan Gatot sebagai calon Wakil Presiden mendatang.

Saat tanya jawab, kader NasDem pun ada yang menanyakan apakah dirinya punya keinginan, mimpi, atau impian ikut Pilpres. Pertanyaan itu dijawab Gatot dengan diplomatis.

"Saya kini ialah prajurit TNI. Politik saya ialah politik negara, dimana politik negara ialah semua saya curahkan untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Gatot.

Baca :

Saat ditanya apa yang akan dilakukannya sesudah pensiu pada Maret 2018. Jawaban Gatot Nurmantyo menggantung. "Setelah saya pensiun, itu (soal) nanti. Saya katakan saya kini melaksanakan kiprah sebagai prajurit, dilarang berpolitik praktis. Bahkan bermimpi pun kini saya tidak boleh," kata beliau ketika dikutip dari Tempo.

Seperti diketahui NasDem telah tetapkan derma pada Jokowi untuk maju Pilpres 2019. Namun siapa calon wakil Jokowi hingga kini masih belum diputuskan.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Pengamat Berharap Panglima Tni Dipilih Dari Matra Angkatan Udara

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Pengamat militer, Muradi menilai dalam pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pertimbangan untuk calon dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia selanjutnya. Sebab, kata dia, sudah usang jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia belum dijabat oleh Matra AU.

"Memang memungkinkan sekali, bila aku berharap teman-teman di AU yang sudah agak usang sebelumnya," ujar Muradi ketika dihubungi Tempo, Senin, 13, November 2017.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo sebentar lagi akan memasuki masa pensiun pada Maret tahun depan. Gatot dilantik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia pada 8 Juli 2015 menggantikan Jenderal Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Moeldoko. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi untuk melaksanakan proses pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia dari sekarang.

Muradi menilai dalam pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pertimbangan untuk calon dari T Ilmu Pengetahuan Pengamat Berharap Panglima Tentara Nasional Indonesia Dipilih dari Matra Angkatan Udara

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo (kanan) menghadiri buka puasa bersama di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, Jakarta, 19 Juni 2017. ANTARA FOTO

Menurut Muradi, jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia selanjutnya penting untuk dijabat oleh Matra AU. Sebab, kata dia, hal ini untuk menawarkan kesempatan yang sama bagi Matra AU. "Dengan cara itu, mereka akan punya confidence yang sama dengan yang lain," ucapnya.

Di sisi lain, Muradi menilai pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia tetap merupakan hak prerogatif Jokowi. Sebagai Presiden, berdasarkan dia, Jokowi mempunyai banyak pertimbangan untuk memilih calon pengganti Gatot. "Pertimbangan contohnya tahun politik, atau pertimbangan konsolidasi di internal Mabes TNI," ucapnya.

Menurut Muradi, pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia memang diatur dalam UU Tentara Nasional Indonesia wacana rotasi jabatan. Namun, kata dia, hal itu tidak harus diikuti selama presiden mempunyai pertimbangan lain. "Dalam UU TNI, dalam pasal itu ada pasal yang lalu tidak memaksa presiden untuk itu," tuturnya.

Baca :

Muradi menyampaikan cepat atau lambat proses pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia akan berlangsung. Sebab, kata dia, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo sudah akan memasuki masa pensiun.

"Saya kira cepat atau lambat, biasanya dalam contoh pergantian yang pertama itu mendekati satu hingga tiga bulan mendekati pensiun, bila itu yang diambil maka Januari sudah ada calon," ungkapnya ibarat diberitakan Tempo.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Bela Ketua Umum Golkar, Mahyudin: Novanto Masih Punya Cita-Cita Menang Praperadilan Lagi

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengklaim, Setya Novanto masih mempunyai keinginan sanggup memenangkan somasi pra-pradilan yang kedua kalinya.

“Novanto meskipun telah ditetapkan sebagai tahanan KPK yang dititipkan di rumah sakit, semenjak hari Jumat ini, tapi tetap mempunyai keinginan untuk bebas,” kata Mahyudin usai membuka kegiatan Pers Gathering Wartawan Koordinatoriat Parlemen, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (17/11) malam.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengklaim Ilmu Pengetahuan Bela Ketua Umum Golkar, Mahyudin: Novanto Masih Punya Harapan Menang Praperadilan Lagi

Ketua dewan perwakilan rakyat Setya Novanto dibawa keluar dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Jumat (17/11/2017). Setya Novanto dibawa ke RSCM untuk tindakan medis lebih lanjut. AKTUAL/Munzir

Menurut Mahyudin, KPK memutuskan Setya Novanto sebagai tahanan KPK selama 20 hari ke depan, terhitung semenjak Jumat (17/11), tapi dititipkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, sebab kondisinya masih cidera akhir kecelakaan.

Meskipun Novanto telah ditetapkan KPK sebagai tahanan selama 20 hari, berdasarkan dia, tapi Novanto sudah mendaftarkan somasi pra-pradilan yang kedua ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Novanto, kata dia, tetap mempunyai keinginan sanggup memenangkan somasi pra-pradilan yang kedua sehingga bebas kembali.

Baca :

“Kalau sidang pra-pradilan memenangkan somasi Novanto, maka ia bebas lagi,” katanya menyerupai diberitakan Aktual.

Sebelumnya, Novanto memenangkan somasi pra-pradilan di PN Jakarta Selatan, sesudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTPE).(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Elite Golkar Akui Adanya Kekosongan Kepemimpinan

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Dibantarkannya tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto berdampak pada kondisi internal Partai Golkar ketika ini. Penjagaan ketat oleh KPK terhadap Ketua Umum Partai Golkar ini pun membawa duduk kasus gres di badan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, kondisi tersebut akan mempersulit elite partai kalau ingin berkonsultasi dengan Novanto.

Dibantarkannya tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto berdampak pada kondis Ilmu Pengetahuan Elite Golkar Akui Adanya Kekosongan Kepemimpinan

Tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ketika hingga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (17/11). Ketua dewan perwakilan rakyat RI itu dipindahkan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau ke RSCM sebab mesin MRI di RS Medika Permata Hijau rusak. AKTUAL/Tino Oktaviano

“Akan sangat sulit bagi pengurus partai untuk konsultasi dengan ketua umumnya. Oleh sebab itu dapat saja ke depan ada kekosongan kepemimpinan,” kata Andi dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Kekosongan kepimpinan ini pun sangat berdampak pada sistem kepengurusan Partai Golkar. Menurut Andi, sistem partai sudah kuat, sehingga kalau ketua umum berhalangan maka kiprah partai dapat diambil alih oleh ketua harian dan sekjen.

Secara terang-terangan, Andi mengakui pihaknya tak boleh terus menerus menjustifikasi hal itu. Golkar menurutnya juga harus memikirkan konstituen partai.

“Kita perlu cepat merecover diri. Karena Golkar dihentikan terus menerus menjustifikasi kami tidak kuat besar terhadap figur pemimpin,” tuturnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan ketika menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

KPK berupaya menahan Novanto dengan mendatangi rumahnya pada Rabu (15/11/2017) namun yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Baca :

Novanto gres menampakan diri di Rumah Sakit Medika Permata Hijau sesudah mengalami keccelakaan mobil, menyerupai diberitakan Aktual Kamis (16/11/2017).

Atas kebutuhan penyidikan dan kurang lengkapnya alat yang diharapkan untuk menyidik kondisi Novanto, penyidik KPK memindahkannya ke RSCM.

Novanto ditahan KPK pada Jumat (17/11/201) untuk 20 hari pertama. Namun, sebab kondisi kesehatannya, pembantaran penahanan dilakukan.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Polisi Minta Keterangan Jago Bahasa Dalam Kasus Victor Laiskodat

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Polisi Republik Indonesia belum menghentikan pengusutan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan politikus Partai Nasional Dekmokrat Viktor Laiskodat. Sampai ketika ini penyidik masih melanjutkan investigasi dalam masalah ujaran kebencian tersebut. "Masih dalam proses kami melengkapi dari keterangan-keterangan," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polisi Republik Indonesia Ari Dono Sukamto di kantornya Gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Ari menyampaikan penyidik setidaknya sudah menyidik sekitar 20 orang. Di antara mereka ada warga dan sejumlah ahli, termasuk mahir bahasa untuk memahami konteks perkara. "Kalau enggak salah itu kan Bahasa Indonesia dengan versi Kupang ya. Orang Kupang. Kami dalami biar enggak keliru," kata Ari.

Polisi Republik Indonesia belum menghentikan pengusutan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan politikus Part Ilmu Pengetahuan Polisi Minta Keterangan Ahli Bahasa dalam Kasus Victor Laiskodat

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polisi Republik Indonesia Irjen Ari Dono Sukmanto memperlihatkan keterangan kepada media terkait gelar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TIRTO/Andrey Gromico

Sebelumnya, Karopenmas Mabes Polisi Republik Indonesia Brigjen Pol Rikwanto menegaskan pihak kepolisian belum menghentikan pelaporan terhadap masalah ujaran kebencian Viktor Laiskodat. Saat ini, masalah tersebut masih diproses oleh penyidik.

"Kasus tersebut masih berjalan dan dalam status penyidikan," kata Rikwanto dalam keterangan pers, Kamis (23/11/2017).

Rikwanto mengatakan, kepolisian masih menyidik saksi-saksi di TKP serta sejumlah ahli. Polisi pun berkoordinasi dengan pihak dewan perwakilan rakyat alasannya yaitu status Viktor yang masih anggota DPR. Ia menyampaikan penyidik akan koordinasi dengan dewan perwakilan rakyat dalam menangani kasus itu alasannya yaitu Viktor masih tercatat sebagai anggota parlemen.

Polisi, ia menjelaskan, dalam hal ini mengacu pada Pasal 224 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 ihwal MPR, DPR, DPRD dan DPD yang mengatur ihwal hak imunitas anggota DPR.

Sesuai ketentuan, ia menjelaskan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan lebih dahulu menangani laporan dugaan pelanggaran isyarat etik yang dilakukan oleh Viktor.

"Karena yang bersangkutan yaitu anggota dewan perwakilan rakyat sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya tersebut dalam kapasitas sebagai anggota dewan perwakilan rakyat yang sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi," ungkap Rikwanto menyerupai dikutip dari Tirto.

Ketentuan dalam Undang-Undang No.17/2014 juga menyebutkan pemanggilan dan seruan keterangan kepada anggota dewan perwakilan rakyat yang diduga melaksanakan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.

Rikwanto menambahkan, dalam menangani kasus dugaan tindak pidana oleh pelaku profesi lain yang mempunyai aturan penanganan pelanggaran sendiri penyidik akan meminta keterangan dari organisasi yang berwenang dalam profesi tersebut, menyerupai ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk masalah malpraktik kedokteran dan ke Dewan Pers untuk masalah-masalah terkait pemberitaan dan kerja jurnalistik.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polisi Republik Indonesia Brigjen Polisi Heri Rudolf Nahak juga menginformasikan penanganan masalah Viktor masih berjalan dan penyidik masih memerlukan masukan dari sidang MKD dewan perwakilan rakyat RI untuk melanjutkan proses hukumnya.

Terkini :

Dalam pidatonya pada 1 Agustus 2017 di Kupang, NTT, Ketua DPP Nasdem Viktor Laiskodat sempat menyingung sejumlah partai ikut mendukung sistem khilafah dan intoleran. Partai yang disebut Viktor yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Dua dari empat partai yang disinggungnya sebagai pro-ekstremis, yakni Partai Gerindra dan PAN melaporkan pernyataan kader Partai Nasdem itu ke Bareskrim Mabes Polri.

Terkait dengan itu, Partai Nasdem juga telah memberikan pernyataan maksud dari pidato Viktor Laiskodat dan bersikukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Partai Nasdem berdalih bahwa video pidato Viktor telah diedit sehingga substansinya tidak utuh.

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Panglima Hadi Tjahjanto: Pemilihan Ksau Gres Masih Dalam Proses

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, belum tetapkan siapa yang akan dirotasi untuk mengisi sejumlah jabatan di Tentara Nasional Indonesia yang masih kosong, salah satunya posisi Kepala Staf Angkatan Udara. Hal ini dikatakan oleh Hadi sehabis melaksanakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes TNI, Cilangkap.

Sebelumnya, posisi KSAU dipimpin oleh Hadi sendiri, ketika ia dilantik pada Sabtu kemudian (9/12) kemarin, posisi itu pun menjadi kosong. Hingga hari ini, Hadi belum dapat menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya.

belum tetapkan siapa yang akan dirotasi untuk mengisi sejumlah jabatan di Tentara Nasional Indonesia yang masi Ilmu Pengetahuan Panglima Hadi Tjahjanto: Pemilihan KSAU Baru Masih Dalam Proses

Marsekal Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto bersiap menandatangani info program ketika upacara peresmian Panglima Tentara Nasional Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

"Masih dalam proses," kata Hadi pada Senin (11/12/2017).

Hari ini, Hadi juga diketahui berkunjung ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Jokowi. Meski begitu, ia menampik bahwa pertemuan tersebut bermaksud untuk membicarakan penunjukan KSAU yang baru. Hadi menegaskan bahwa pertemuan itu yaitu laporan biasa yang dilakukan apabila bawahan akan melaksanakan kiprah negara.

"Hari ini yaitu hari pertama saya melaksanakan kerja, saya sudah melaporkan. Wajar kan jikalau saya juga melaporkan izin pengarahan pada panglima tertinggi agar apa yang saya lakukan juga sinkron," tandasnya.

Ketika ditanyakan soal apa saja hal-hal yang dibicarakan dengan panglima tertinggi negara tersebut, Hadi kembali memberikan bahwa tidak ada pembicaraan spesifik terkait dengan pergantian jabatan di tubuh TNI.

"Hari ini saya melaksanakan tugas, ya izin doa restu," tegasnya kepada Tirto.

Sebelumnya, Hadi menuturkan bahwa ada tiga calon yang sudah disiapkan untuk pengganti posisi tersebut. Keputusan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden untuk memilih.

Baca :

Tiga nama tersebut yaitu Wakil Kasau Marsekal Madya Yuyu Sutisna, Kepala Badan SAR Nasional Marsda M Syaugi, dan Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya Bagus Puruhito. Hadi berjanji pergantian tersebut akan diselesaikan secepatnya.

Selain nama KSAU, Hadi belum merinci posisi mana lagi yang akan dirotasi ataupun diganti. Ditanya oleh awak media terkait posisi mana lagi yang akan diganti selain KSAU, Hadi tidak menjawab, ia menyampaikan bahwa waktunya sudah habis untuk tanya jawab. "Sudah dulu ya," tandasnya.

Sebagai catatan, Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo melaksanakan pergantian 85 personil Tentara Nasional Indonesia sebelum Hadi dicalonkan sebagai penggantinya. Sampai ketika ini, Hadi belum mengajukan evaluasi posisi pejabat Tentara Nasional Indonesia mana saja yang dianggap sudah cocok ataupun yang harus dirotasi di masa kepemimpinannya.

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Pidato Di Nasdem, Gatot Nurmantyo Dielu-Elukan Jadi Calon Wapres

Saat tanya jawab, kader NasDem pun ada yang menanyakan apakah dirinya punya keinginan, mimpi, atau impian ikut Pilpres. Pertanyaan itu dijawab Gatot dengan diplomatis.

"Saya kini ialah prajurit TNI. Politik saya ialah politik negara, dimana politik negara ialah semua saya curahkan untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Gatot.

Baca :

Seperti diketahui NasDem telah tetapkan derma pada Jokowi untuk maju Pilpres 2019. Namun siapa calon wakil Jokowi hingga kini masih belum diputuskan.(***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Pengamat Berharap Panglima Tni Dipilih Dari Matra Angkatan Udara

"Memang memungkinkan sekali, bila aku berharap teman-teman di AU yang sudah agak usang sebelumnya," ujar Muradi ketika dihubungi Tempo, Senin, 13, November 2017.

Baca :

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Komnas Ham-Menkopolhukam Tangkal Ujaran Kebencian Di Pilpres 2019

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Komnas HAM mengadakan rapat audiensi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto. Kedua pihak pun setuju akan bekerja sama dalam menangkal problem kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti.

"Lebih lanjut akan ada pertemuan yang lebih teknis dan detail tekait penanganan isu tertentu. Misalnya dinamika politik pilpres pilkada," kata Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Komnas HAM mengadakan rapat audiensi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Ilmu Pengetahuan Komnas HAM-Menkopolhukam Tangkal Ujaran Kebencian di Pilpres 2019

Ilustrasi ujaran kebencian. FOTO/Istock

Sementara berdasarkan Wiranto, memasuki waktu pilkada 2018 dan pilpres 2019 nanti, masuk akal jikalau tensi politik memanas. Namun, jangan hingga ada kelompok atau perorangan yang membuatkan info bohong dan ujaran kebencian.

Untuk itu, Wiranto mengimbau kepada pegawanegeri kepolisian untuk menindak tegas setiap kelompok yang membuatkan kabar bohong dan ujaran kebencian tersebut.

"Saya minta pada pegawanegeri kepolisian, kejar! Tangkap! Hukum sekeras-kerasnya. Karena itu akan mengganggu kehidupan kita sebagai bangsa," kata Wiranto ketika dikutip dari Tirto.

Selain itu, Komnas HAM dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan juga membahas pelanggaran HAM masa lalu, problem intoleransi, dan konflik agraria dalam pertemuan ini.

"Kita semua tidak hanya mendiskusikan problem HAM masa kemudian tetapi juga mengantisipasi pelanggara HAM yang berkembang terkait intoleransi, konflik agraria," kata Ahmad menambahkan.

Dalam pertemuan ini, kedua forum menyepakati akan membentuk suatu tim penghubung guna membangun komunikasi antara Kemenkopolhukam dan Komnas HAM.

Meskipun begitu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan pertemuan kali ini masih membahas problem HAM secara umum. Ke depan akan diadakan pertemuan lebih lanjut guna membahas problem HAM dengan lebih rinci.

Baca :

"Kita masih bicara secara umumya jadi pada dasarnya semua setuju dan kedua belah pihak setuju bahwa penanganan ini menjadi kiprah bersama," kata Wiranto.

Selain itu mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga menyampaikan kedua forum akan bekerja sama untuk mendata kasus-kasus yang dikerjakan kedua forum untuk kemudian dilanjutkan lagi bersama komisioner Komnas HAM yang baru. (***)

Author dirasaniraurus

Ilmu Pengetahuan Acta Resmi Laporkan Pertemuan Psi-Presiden Joko Widodo Ke Ombudsman

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi melaporkan pertemuan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis (1/3) kepada Ombudsman RI, Senin (5/3).

Wakil Ketua ACTA, Ali Lubis yang memimpin laporan itu ke Ombudsman RI, menilai pertemuan itu diduga terjadi maladministrasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, secara umum maldministrasi ialah sebuah sikap atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, memakai wewenang untuk tujuan lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

resmi melaporkan pertemuan pengurus Partai Solidaritas Indonesia Ilmu Pengetahuan ACTA Resmi Laporkan Pertemuan PSI-Presiden Jokowi ke Ombudsman

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) memberikan bukti pelaporan yang resmi melaporkan pertemuan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara,
pada Kamis (1/3) kepada Ombudsman RI, Senin (5/3).

Mereka menganggap pertemuan yang dilakukan pengurus PSI dengan Presiden Jokowi itu melanggar pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 wacana Ombudsman. Fokus pelaporan mereka yakni pada insiden pertemuan.

“Istana ialah sentra pengendalian pelayanan publik di seluruh Indonesia, sementara Presiden ialah penyelenggara negara, sehingga terang merupakan maladministrasi. Fokus kita ialah pertemuannya,” katanya.

Namun demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Ombudsman RI terkait jenis pelaporannya.

“Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Ombudsman. Nanti pihak Ombudsman yang memilih apakah yang melaksanakan maladministrasi ini penyelenggara negaranya atau partainya. Tapi yang niscaya penyelenggara negaranya. Nanti Ombudsman yang akan memilih itu,” kata Ali ketika dikutip dari Aktual.

Barang bukti yang diajukan ke Ombudsman, yakni berupa gosip di media massa wacana pertemuan itu.

“Kami berharap Ombudsman dapat bergerak cepat merespon laporan kami ini sebagaimana halnya Ombudsman merespon dugaan maldiministrasi pada kasus-kasus lain menyerupai masalah Pasar Tanah Abang dan lain-lain,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Kamis (1/3) di Istana Kepresidenan hanya sebatas silaturahim.

“Tentunya ini dalam rangka silaturahim, tidak ada bahan yang sifatnya khusus alasannya ialah niscaya Presiden memahami bahwa Istana bukan untuk acara bersifat politik praktis,” ujar Pramono ketika berada di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (3/3).

Baca :

Pramono memberikan hal tersebut, menanggapi adanya kritik para tokoh maupun pengamat yang menyebut pertemuan itu akan menyebabkan kecurigaan pihak-pihak tertentu.

Menurut dia, pertemuan itu masuk akal dilakukan antara Presiden dengan pengurus partai politik, namun tentunya dengan batasan-batasan tertentu.

“Bahwa silaturahim sebagai Presiden tetap diperbolehkan,” katanya. (***)

Author dirasaniraurus