Ilmu Pengetahuan Komisi Pemberantasan Korupsi Didesak Panggil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Terkait Hilangnya Barbuk Masalah Daging Sapi

Ilmu Pengetahuan Komisi Pemberantasan Korupsi Didesak Panggil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Terkait Hilangnya Barbuk Masalah Daging Sapi

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Julius Ibrani mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap hilangnya barang bukti perkara impor daging sapi oleh penyidik dari kepolisian.

Ia mengatakan, KPK harus berani mengusut perkara ini semoga sanggup mengungkap sejumlah petinggi atau perwira kepolisian yang mendapatkan uang haram tersebut.

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III dewan perwakilan rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). RDPU tersebut membahas koordinasi Polisi Republik Indonesia dengan penegak aturan lainnya, pembentukan densus tipikor serta penanganan sejumlah perkara ibarat terorisme, korupsi dan narkotika. AKTUAL/Tino Oktaviano

Bahkan, sambung Julius, kalau perlu KPK harus memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk meminta klarifikasi kisruh penghilangan alat bukti tersebut.

“Dari situ tindaklanjutnya berkoordinasi dengan Kapolri, sanggup memanggil Kapolri atau sanggup berkunjung ke Polri,” kata Julius kepada wartawan, Kamis (2/11).

Sebagaimana diketahui, KPK telah mengembalikan dua penyidik dari pihak kepolisian, ialah AKBP Roland Rinaldy dan Kompol Harun kepada Polri. Dua penyidik tersebut diduga telah menghilangkan alat bukti berupa berkas atau dokumen yang berisi nama-nama perwira tinggi kepolisian yang mendapatkan pedoman dana suap dalam perkara impor daging sapi.

Sebelumnya, perkara ini telah menyeret mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan Dirut PT Impexindo, Basuki Hariman. Keduanya telah di Vonis bersalah oleh pengadilan.

Julius pun menyarankan KPK dan Polisi Republik Indonesia juga sanggup bekerja sama untuk mengungkap dugaan-dugaan dana yang mengalir kepada pejabat Mabes Polri. Selain itu, KPK juga diminta untuk melaksanakan audit internal dan mengungkap barang bukti apa yang dihilangkan oleh kedua penyidik tersebut.

“Itu ia betul, betul dugaan itu, tapi tanpa ada suatu proses formal di KPK, maka itu hanya jadi desas desus belaka. Makanya butuh sekali proses formal di KPK. Alat bukti apa sih yang dirusak, alat bukti yang dirusak ini terkait dengan siapa, rekening bank itu ke siapa, transfer ke siapa,” tuturnya.

KPK dinilai perlu memanggil Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, untuk mengupas dan merampungkan perkara impor daging sapi yang memasuki “babak baru” paska temuan dokumen yang dirusak oleh 2 penyidik asal Polisi Republik Indonesia di KPK.

“Kalau perlu panggil Kapolri, atau bentuk tim bersama antara KPK-Polri,” ungkapnya kepada Aktual.

Baca :

• Petarung Bomboman “Gladiator” Divonis Dua Tahun
• Diduga Rusak Barang Bukti, Dua Penyidik Polisi Republik Indonesia Masih Diperiksa KPK
• Polisi Berhasil Amankan 86 Kilogram Sabu-sabu
• UU Narkotika Belum Capai Sasaran alasannya Pakai Pendekatan Kriminal
• Curhatan Buni Yani ke Fadli Zon: Saya Berasal dari Keluarga Plural
• Wasekjen Golkar Jelaskan Alasan Penyebar Meme Setnov Dipolisikan

Ditambah lagi kedua penyidik yang dikembalikan ke Polisi Republik Indonesia itu justru naik pangkat, sehingga menjadikan kecurigaan-kecurigaan adanya dugaan keterlibatan petinggi Polri. Sehingga diharapkan komunikasi dan keterangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Mereka kan punya MoU, termasuk dalam hal mutasi penyidik. Sampaikan itu diduga penyidik melanggar, datangi pak Tito, semoga hulunya jelas,” tutup Julius. *adv

Ilmu Pengetahuan Diduga Rusak Barang Bukti, Dua Penyidik Polri Masih Diperiksa Kpk

Ilmu Pengetahuan Diduga Rusak Barang Bukti, Dua Penyidik Polri Masih Diperiksa Kpk

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Dua mantan penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian RI Ajun Kombes Roland Ronaldy dan Komisaris Harun masih menjalani investigasi oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK meski keduanya sudah dikembalikan ke instansi asal.

Kedua penyidik tersebut dikenai hukuman berat pengembalian ke instansi asal oleh KPK terkait dugaan perusakan barang bukti dalam kasus korupsi yang ditangani.

"Di institusi KPK ada proses penjelasan internal yang sudah dan sedang berjalan, tentu kami concern di hal tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. tirto.id/Andrey Gromico.

Keduanya diduga melaksanakan pelanggaran merusak barang bukti ketika melaksanakan penyidikan kasus dugaan suap uji bahan Undang-Undang Nomor 41/2014 wacana Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan tersangka Basuki Hariman.

Basuki Hariman yang sudah divonis 7 tahun alasannya ialah menyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar itu juga diduga melaksanakan penyuapan untuk menyelundupkan 7 kontainer daging di pelabuhan Tanjung Priok ke gudang kontainer di Cileungsi Bogor. Namun ketika investigasi oleh pihak Bea Cukai Basuki dilepas alasannya ialah oknum Bea Cukai sudah berkolusi dengan Basuki.

"Kami masih fokus ke prosesnya, belum bicara konsekuensi alasannya ialah alhasil kan belum ada," tambah Febri.

Namun Roland dan Harun sudah dikembalikan ke Polisi Republik Indonesia per 13 Oktober 2017 dan justru mendapat promosi oleh Polri. Padahal pengembalian penyidik KPK ke instansi asal alasannya ialah pengawas internal menemukan catatan pelanggaran oleh kedua penyidik tersebut.

Baca :

• Polisi Berhasil Amankan 86 Kilogram Sabu-sabu
• UU Narkotika Belum Capai Sasaran alasannya ialah Pakai Pendekatan Kriminal
• Curhatan Buni Yani ke Fadli Zon: Saya Berasal dari Keluarga Plural
• Wasekjen Golkar Jelaskan Alasan Penyebar Meme Setnov Dipolisikan
• KPK Panggil Mantan Pejabat BPPN Thomas Maria Terkait BLBI
• KPK Dalami Kongkalikong PT Gajah Tunggal dan Ayin di Tambak Dipasena

"KPK akan fokus pada ruang lingkup KPK saja, terkait proses promosi, mutasi atau penghargaan dan hal-hal lain terhadap pegawai di institusi kepolisian atau lain itu tergantung pimpinan di institusi tersebut," tambah Febri.

Namun Febri juga mengaku tidak tahu kapan investigasi internal terhadap kedua penyidik tersebut berlangsung, apakah sehabis diterbitkannya surat perintah penyelidikan Sprin.Lidik-26/01/04/2016 tanggal 11 April 2016 terkait dugaan suap ke oknum bea cukai tersebut atau sebelumnya, demikian dilansir dari Tirto.id. (***)

Ilmu Pengetahuan Petarung Bomboman “Gladiator” Divonis Dua Tahun

Ilmu Pengetahuan Petarung Bomboman “Gladiator” Divonis Dua Tahun

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Dua dari tiga anak berhadapan dengan aturan atau ABH (terdakwa-red) divonis dua tahun oleh Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat, dalam masalah perkara tarung bomboman ala gladiator, Kamis.

Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Anna Yuliana didampingi dua hakim anggota yakni Rikatama Budiyantie, dan Siti Suryani Hasanah dengan disaksikan empat Jaksa Penuntut Umum Gunawan, Rossy, Diana dan Yustika, serta tim pengacara dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Cibinong.

Hilarius Christian Event Raharjo tewas dalam tarung Bomboman ala Gladiator. (Istimewa)/Aktual

Kedua anak berhadapan dengan aturan tersebut berinisial HK dan BV.

HK berperan sebagai penggagas tarung bom-boman, sedangkan BV ialah lawan tarung dari Hilarius Christian Event Raharjo yang tewas dalam tarung tersebut.

Dalam putusan yang dibacakan hakim, hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan keresahan serta stress berat berat bagi keluarga korban.

Sedangkan hal yang meringankan, anak belum pernah dihukum, mengakui dan meratapi perbuatannya, dan kooperatif dalam menyampaikan keterangan memperlancar persidangan, masih berusia muda diperlukan sanggup memperbaiki sikap di masa depan.

Hakim dalam putusannya menyampaikan perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong sebagai tindak pidana berat dan juga disertakan dengan adanya kekerasan.

“Perbuatan kekerasan dalam hal ini pertandingan bomboman tidak sanggup dipandang sebagai suatu perbuatan yang main-main,” kata Hakim Hanna membacakan putusannya.

Sehingga, lanjut Hakim, untuk itu anak harus menyadari bahwa suatu perbuatan yang melibatkan kekerasan di dalamnya yang dipandang sebagai suatu “tradisi” merupakan suatu fatwa yang harus diubah dan dihilangkan dari setiap anak maupun orang dewasa.

Sidang putusan masalah tarung bomboman ala gladiator berlangsung selama hampir tiga jam dari pukul 13.30 hingga 16.30 WIB. Sidang berlangsung paralel, sidang pertama untuk anak HK, sidang kedua untuk BV dan ketiga untuk MS.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU yakni selama empat tahun.

Selain divonis dua tahun, ABH tersebut juga diwajibkan menjalankan pekerjaan sosial di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong selama tiga bulan.

Baca :

• Diduga Rusak Barang Bukti, Dua Penyidik Polisi Republik Indonesia Masih Diperiksa KPK
• Polisi Berhasil Amankan 86 Kilogram Sabu-sabu
• UU Narkotika Belum Capai Sasaran sebab Pakai Pendekatan Kriminal
• Curhatan Buni Yani ke Fadli Zon: Saya Berasal dari Keluarga Plural
• Wasekjen Golkar Jelaskan Alasan Penyebar Meme Setnov Dipolisikan
• KPK Panggil Mantan Pejabat BPPN Thomas Maria Terkait BLBI

Setelah membaca putusan hakim menyampaikan kepada anak untuk berunding dengan pihak pengacara untuk mendapatkan atau mengajukan banding. Setelah berunding, Tim pengacara menyatakan pribadi bandung.

Pengadilan menyampaikan waktu tujuh hari bagi pengacara untuk mengajukan banding atas putusan hakim, demikian dikutip dari Aktual. (***)

Ilmu Pengetahuan Kejagung Cekal Edward Soeryadjaya Terkait Korupsi Pertamina

Ilmu Pengetahuan Kejagung Cekal Edward Soeryadjaya Terkait Korupsi Pertamina

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Kejaksaan Agung melaksanakan cegah dan tangkal terhadap Edward Seky Soeryadjaya, Direktur Ortus Holding Ltd., pemegang saham secara umum dikuasai PT Sugih Energy (SUGI) Tbk. dan tersangka korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero) untuk bepergian ke luar negeri.

“Sudah diajukan ke pencekalan ke Imigrasi semenjak yang bersangkutan menjadi saksi,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Warih Sadono, di Jakarta, Kamis (2/10).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Warih Sadono (Butho/Aktual.com)

Permohonan pencegahan tersebut diajukan pihaknya ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Yang bersangkutan dihentikan bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan penyidikan.

Dia menyampaikan pencegahan itu untuk mempermudah penyidik melaksanakan investigasi kepada yang bersangkutan dalam kasus dana pensiun Pertamina yang diinvestasikan tersebut.

“Ini untuk mempermudah proses investigasi yang bersangkutan,” katanya.

ESS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT SUGI menurut surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tertanggal 27 Oktober 2017.

Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 wacana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ESS diduga telah menikmati laba yang diperoleh dari hasil pembelian saham SUGI yang dilakukan Muhammad Helmi Kamal Lubis, Presdir Dana Pensiun PT Pertamina (Persero).

“Tersangka ESS telah menikmati laba yang diperoleh dari hasil pembelian saham SUGI oleh Presdir Dana Pensiun Pertamina,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum.

Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) 2013-2015, Muhammad Helmi Kamal Lubis, ketika ini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kasus tersebut bermula, pada pertengahan 2014, ESS selaku Direktur Ortus Holding, Ltd. berkenalan dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dengan maksud meminta supaya Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI.

Selanjutnya ESS telah menginisiasi Muhammad Helmi Kamal Lubis untuk melaksanakan pembelian saham SUGI senilai Rp601.000.000.000 melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.

Perbuatan Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam pembelian saham SUGI tersebut telah menjadikan kerugian keuangan negara Rp599.426.883.540 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas acara penempatan investasi pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 pada Dana Pensiun Pertamina oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 7/LHP/XXV-AUI/06/2017 tertanggal 2 Juni 2017.

Baca :

• KPK Didesak Panggil Kapolri Terkait Hilangnya Barbuk Kasus Daging Sapi
• Petarung Bomboman “Gladiator” Divonis Dua Tahun
• Diduga Rusak Barang Bukti, Dua Penyidik Polisi Republik Indonesia Masih Diperiksa KPK
• Polisi Berhasil Amankan 86 Kilogram Sabu-sabu
• UU Narkotika Belum Capai Sasaran alasannya Pakai Pendekatan Kriminal
• Curhatan Buni Yani ke Fadli Zon: Saya Berasal dari Keluarga Plural

Atas usul Ortus Holding, Ltd. uang yang diterima oleh PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dana Pensiun Pertamina tersebut telah dipergunakan untuk menuntaskan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding, Ltd. milik ESS, sebagai berikut, pembayaran pemberian dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd. total sejumlah Rp51.739.571.543, pembayaran pemberian dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd. total sejumlah Rp10.605.707.240.

Pembayaran pemberian dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd. total sejumlah Rp52.650.325.000 dan pembayaran kewajiban Sunrise Aseet Grup Limited kepada Credit Suisse total sejumlah Rp29.260.000.140.

Pembayaran pemberian dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding, Ltd. total sejumlah Rp461.431.732.175, demikian dikutip dari Aktual. (***)

Ilmu Pengetahuan Refly Harun: Klaim Nasionalisasi Aset Picu Forum Lain Lakukan Tindakan Yang Sama

Ilmu Pengetahuan Refly Harun: Klaim Nasionalisasi Aset Picu Forum Lain Lakukan Tindakan Yang Sama

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Pakar aturan Refly Harun mengungkapkan bahwa somasi Perkumpulan Lyceum Nasrani (PLK) yang mengklaim sebagai jago waris aset nasionalisasi SMAK Dago, apalagi hingga dimenangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung akan berakibat merusak tatanan reformasi aturan di Indonesia.

Menurutnya, somasi klaim jago waris aset nasionalisasi menyerupai itu bakal memicu forum lain untuk melaksanakan hal serupa.

Sidang lanjutan ini beragenda mendengarkan saksi ahli,Uji bahan ini berkaitan dengan pembentukan pansus hak angket KPK dan beberapa jago dihadirkan di antaranya Pakar Hukum Acara Pidana Arif Setiawan dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun sebagai jago dari KPK, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan sebagai saksi jago dari Pemerintah. AKTUAL/Munzir

“Tinggal menciptakan yayasan atau organisasi kemudian menyampaikan kami jago waris tanah di Monas atau Istana Presiden kemudian pengadilan memenangkannya. Saya kira luar biasa,” ujar Refly Harun di Jakarta, Kamis (2/11).

Padahal sesuai konstitusi, lanjutnya, aset yang telah dinasionalisasi tidak sanggup di klaim mempunyai lagi jago waris. Bahkan, termasuk contohnya pemilik sahnya aset tersebut juga tak sanggup lagi mengakuinya.

Oleh lantaran itu, ujar Refly, amat masuk akal bila kasus persidangan kasus SMAK Dago dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) lantaran dinilai banyak keanehan.

Apalagi, salah satu alat bukti somasi klaim jago waris yang dipakai ialah keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 yang sekarang sedang berlangsung proses sidang pidananya.

“Saya kira masuk akal bila KY memperhatikan putusan Majelis Hakim PN Bandung. Penting meminta perhatian institusi yang ada terhadap kasus SMAK Dago,” kata Refly.

Untuk diketahui, laporan kasus kejanggalan persidangan SMAK Dago telah diterima KY dan sedang dalam proses pemeriksaan. Begitu juga dengan sidang pidana tiga terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 hingga sekarang masih berlangsung di PN Bandung.

Baca :

• Kejagung Cekal Edward Soeryadjaya Terkait Korupsi Pertamina
• KPK Didesak Panggil Kapolri Terkait Hilangnya Barbuk Kasus Daging Sapi
• Petarung Bomboman “Gladiator” Divonis Dua Tahun
• Diduga Rusak Barang Bukti, Dua Penyidik Polisi Republik Indonesia Masih Diperiksa KPK
• Polisi Berhasil Amankan 86 Kilogram Sabu-sabu
• UU Narkotika Belum Capai Sasaran lantaran Pakai Pendekatan Kriminal

Ketiga terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 tersebut ialah Edward Soeryadjaya, Maria Goretti Pattiwael dan Gustav Pattipeilohy.

Namun, terdakwa Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael hingga sebelas kali persidangan belum pernah hadir dengan dalih sakit.

Padahal, pihak RSUD Tarakan Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung dan Dokter Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan sanggup saja kedua terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan didampingi jago medis, demikian dirilis dari Aktual. (***)

Ilmu Pengetahuan Kasus Bong Parnoto Dikhawatirkan Merusak Iklim Perjuangan Di Indonesia

Ilmu Pengetahuan Kasus Bong Parnoto Dikhawatirkan Merusak Iklim Perjuangan Di Indonesia

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Terdakwa kasus pemalsuan dan pencurian dokumen pengalaman kerja PT Teralindo Lestari atas nama Bong Parnoto tak pernah ditahan pihak kepolisian semenjak penyidikan.

Bahkan semenjak berkas lengkap sampai masuk persidangan pihak Kejaksaan pun tak menahan yang bersangkutan.

Menurut Ketua Forum Advokat Untuk Keadilan dan Demokrasi Erman Umar, tidak ditahannya Bong Parnoto oleh pegawapemerintah aturan justru sanggup merusak iklim perjuangan dan investasi, yang tengah susah payah diciptakan pemerintah.

Aktual.com

“Di Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan terdakwa tidak ditahan. Padahal bahaya eksekusi enam tahun. Ada apa ini?,” kata Erman ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (2/11).

Dalam KUHAP, tersangka yang terancam pidana enam tahun sanggup ditahan. Tetapi sambung Erman, landasan subyektif hendaknya sanggup menperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Sehingga tidak menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap forum penegak aturan makin melorot.

“Yang pasti, cara-cara semacam itu akan mengakibatkan ketidakpastian berusaha dan investasi. Lalu buat apa pemerintah membangun dunia perjuangan dan investasi yang sehat, kalau tidak dibarengi penegakan aturan yang berkeadilan,” papar Erman.

Terlebih ditegaskannya, dengan pencurian yang dilakukan oleh Bong yaitu tindakan penipuan dalam dunia perjuangan yang sangat tercela. Ini yang menjadi faktor merusak iklim perjuangan di Indonesia.

“Bagaimana sanggup menpercayai seorang Pengusaha dengan gaya berbisnis dengan cara cara tidak bagus dan menipu ibarat itu,” tambah Erman yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Disisi lain, Komisi Yudisial harus turut mengawasi jalannya persidangan Bong Parnoto di PN Tangerang Kota. Hal tersebut supaya persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.

Baca :

• Refly Harun: Klaim Nasionalisasi Aset Picu Lembaga Lain Lakukan Tindakan yang Sama
• Kejagung Cekal Edward Soeryadjaya Terkait Korupsi Pertamina
• KPK Didesak Panggil Kapolri Terkait Hilangnya Barbuk Kasus Daging Sapi
• Petarung Bomboman “Gladiator” Divonis Dua Tahun
• Diduga Rusak Barang Bukti, Dua Penyidik Polisi Republik Indonesia Masih Diperiksa KPK
• Polisi Berhasil Amankan 86 Kilogram Sabu-sabu

“Kita tidak menyoal majelis hakim yang ikutan tidak menahan terdakwa, namun hendaknya persidangan harus ditegakan secara fair,” tambah Erman ketika dirilis dari Aktual.

Penetapan Bong tersangka bersamaan dengan terbitnya surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) No: B/226/XI/2016/Dit. Tipidum, 16 November 2016.

Adapun sidang lanjutan berlangsung hari ini 2 November 2017 dengan kegiatan mendengarkan nota eksepsi dari Bong Parnoto selaku terdakwa. *adv