Ilmu Pengetahuan Kasus Reklamasi Sofyan Djalil Dari Polda Metro, Komisi Pemberantasan Korupsi Ambil Alih

Ilmu Pengetahuan Kasus Reklamasi Sofyan Djalil Dari Polda Metro, Komisi Pemberantasan Korupsi Ambil Alih

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mengambil alih masalah reklamasi yang menyeret nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dari Polda Metro Jaya.

Demikian disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Kantornya, Jakarta, Selasa (30/1).

“Penanganan masalah oleh polisi, jaksa oleh komisi pemberantasan korupsi sesungguhnya memungkinkan. Kalau ada persinggungan atau misal objek yang sama atau pihak yang sama, maka mengacu pada pasal 50 UU KPK,” ujar dia.

Gedung yang hanya terletak sekitar 300 meter dari gedung usang tersebut rencananya akan mulai ditempati selesai 2015 atau awal 2016 tergantung penyelesaian dan kesiapan gedung yang mempunyai tinggi 16 lantai. Gedung tersebut mulai dibangun semenjak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan mempunyai 70 ruang investigasi dan gedung penjara yang bisa menampung 50 orang, 40 laki-laki dan sepuluh wanita.

Pada Pasal 50 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dalam ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa bilamana KPK tengah melaksanakan penyidikan terhadap suatu masalah dan masalah tersebut juga tengah disidik Kepolisian dan Kejaksaan, maka Kepolisian dan Kejaksaan tak berwenang lagi melaksanakan penyidikan terhadap masalah tersebut.

“Jadi sesederhana itu saja,” kata Febri.

Febri menyampaikan ketika ini pihaknya masih terfokus pada pengembangan penyidikan masalah reklamasi yang telah menyeret mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi sebagai terpidana 10 tahun penjara.

“Kita masih terus menangani masalah ini, alasannya yaitu dalam penyelidikan tidak sebentar. Kita harus pastikan bahwa bukti permulaan itu sudah ada,” kata dia.

Ia menambahkan sejauh ini penanganan masalah reklamasi di KPK dengan Polda Metro Jaya belum bersinggungan.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku tengah menyidik kejanggalan dalam penerbitaan akta Hak Guna Bangunan (HGB) pulau D reklamasi. Agus menyampaikan penerbitaan itu terkesan terburu-buru.

Kasus yang sama juga tengah ditangani Polda Metro Jaya. Bahkan institusi ini lebih maju dengan telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Mantan penyidik KPK yang sekarang menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan mengatakan, investigasi Sofyan dimaksudkan untuk mengetahui landasan pembangunan proyek reklamasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Sofyan Djalil.

“Kami pengin tahu sebetulnya sejarahnya bagaimana, alasannya yaitu HGB (hak guna bangunan) keluar ada dasarnya, penentuan HGB yang urus pihak pemda, ” kata beliau beberapa waktu yang lalu, ketika dilansir dari Aktual.

Soal adanya indikasi ‘main mata’ dalam penerbitaan hak pengelolaan lahan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi sempat disuarakan oleh Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar.

Ia menilai penerbitan SHPL, tidak memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 1977 Jo Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 perihal Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya Pasal 67-75.

Baca :

• Polri Diminta Transparan Usut Brimob Penembak Kader Gerindra
• KKP Pastikan Larangan Penggunaan Cantrang Tetap Jalan
• Zumi Zola Diperiksa KPK Sebagai Saksi Korupsi RAPBD Jambi 2018
• Tolak Judicial Review Pasal Asusila Terkait LGBT, Pakar Sebut Hakim MK ‘Gagal Paham’
• Polri Ringkus Terduga Perakit Senjata Teroris di Sumatera
• Dirjen Pajak: Target Penerimaan Pajak di Bulan November Sebesar Rp126 Triliun
• Jejak Dugaan Personel Tentara Nasional Indonesia AU dalam Penyelundupan Miras di Papua
• Narogong Sebut Kerugian Negara Sebesar 20 Persen dari Total e-KTP
• Wasekjen PAN Sarankan Zumi Zola Ikuti Proses Hukum di KPK
• Andi Narogong: Saya Mau Hidup Tenang Menjalani Masa Hukuman
• Polisi Selidiki Kematian Pembantai Muslim Bosnia Slobodan Praljak

Kejanggalan lainnya, Kementerian ATR/BPN ternyata juga telah menerbitkan SHPL seluas 1.093.580 meter persegi atau 109 hektare untuk Pulau 1 dan pulau 2B menurut SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1417/2012 perihal Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 1 dan Pulau 2B kepada PT Kapuk Naga Indah. Zunisab menyampaikan patut dipertanyakan keberadaan dan keabsahan kedua SHPL yang ditandatangani oleh Sofyan Djalil tersebut.

Ia pun meragukan keberadaan tenaga jago Sofyan Djalil berinisial LCW. Pria yang tinggal di Singapura dan berkantor di Kemenko Perekonomian tetapi mengambil honor dari Kementerian ATR/BPN sebasar 15 juta per bulan selama 2 tahun, tetapi tidak pernah masuk kantor. (***)

Ilmu Pengetahuan Waspada Penipuan! Tak Ada Tes Seleksi Cpns Honorer K2 Dan Umum

Ilmu Pengetahuan Waspada Penipuan! Tak Ada Tes Seleksi Cpns Honorer K2 Dan Umum

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta)  Jika menemukan agresi serupa, Kepala Biro Humas BKN meminta masyarakat semoga mengonfirmasi eksklusif ke BKN untuk menindaklanjutinya.

Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan Badan Kepegawaian Negara (BKN), M. Ridwan memberikan bahwa BKN tengah mendapatkan sejumlah pengaduan perihal adanya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Honorer K2 dan deretan umum yang terjadi di beberapa kawasan oleh pihak yang mengaku bekerja sama dengan BKN.

Selain bentuk pengaduan, lanjut Ridwan, BKN juga menemukan bahwa agresi penipuan serupa diumumkan via website link yang mengatasnamakan pemerintah kawasan tertentu. “Untuk itu BKN perlu mengklarifikasi bahwa pelaksanaan seleksi tersebut merupakan agresi penipuan dan masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum/pihak yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara ilegal,” tambah Ridwan menyerupai dikutip Antara, Rabu (28/2).

Ilustrasi Penipuan Lowongan 

Jika menemukan agresi serupa, Kepala Biro Humas BKN meminta masyarakat semoga mengonfirmasi eksklusif ke BKN untuk menindaklanjutinya. “BKN mengimbau masyarakat bahwa tidak ada pihak manapun yang sanggup meloloskan seseorang menjadi CPNS baik melalui deretan umum maupun Honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah,” terang Ridwan.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas BKN menginformasikan bahwa regulasi yang mengatur pengangkatan Honorer telah berakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN Nomor D 26-30/V 224-1/99 perihal Batas Waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Ia menambahkan bahwa sampai Selasa (27/2), pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apapun untuk pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS. “Perihal isu penerimaan CPNS 2018, BKN melalui siaran pers 10 Januari 2018 telah memberikan ke publik bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 secara resmi,” sambung Ridwan.

Sebagai informasi tambahan, rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, yang diadaptasi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen PNS. “Selanjutnya kalkulasi kebutuhan tersebut diserahkan ke BKN dan KemenPANRB,” pungkas Ridwan.

Sumber: Setkab

Sebelumnya, Antara memberitakan pemkot Surabaya mengimbau warga warga Kota Pahlawan semoga meragukan segala modus penipuan penerimaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kepala Badan Kepagawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi, di Surabaya, Senin (19/2), menyampaikan akhir-akhir ini beredar rumor melalui media massa perihal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2018.

"Hingga dikala ini Pemkot Surabaya belum melakukan acara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 2018," katanya dikala dikuti dari Hukumonline.

Baca :

• Dugaan Kecurangan Rusun DP 0 Rupiah Berujung Laporan Pencemaran Nama Baik
• Kasus Reklamasi Sofyan Djalil dari Polda Metro, KPK Ambil Alih
• Polri Diminta Transparan Usut Brimob Penembak Kader Gerindra
• KKP Pastikan Larangan Penggunaan Cantrang Tetap Jalan
• Zumi Zola Diperiksa KPK Sebagai Saksi Korupsi RAPBD Jambi 2018
• Tolak Judicial Review Pasal Asusila Terkait LGBT, Pakar Sebut Hakim MK ‘Gagal Paham’
• Polri Ringkus Terduga Perakit Senjata Teroris di Sumatera
• Dirjen Pajak: Target Penerimaan Pajak di Bulan November Sebesar Rp126 Triliun
• Jejak Dugaan Personel Tentara Nasional Indonesia AU dalam Penyelundupan Miras di Papua
• Narogong Sebut Kerugian Negara Sebesar 20 Persen dari Total e-KTP
• Wasekjen PAN Sarankan Zumi Zola Ikuti Proses Hukum di KPK

Ia juga memastikan apabila ada pelaksanaan acara penerimaan CPNS, maka Pemkot Surabaya akan mengumumkan atau menginformasikan secara resmi dan terbuka kepada masyarakat melalui media. "Tentu jikalau ada penerimaan CPNS itu akan diumumkan sesuai dengan mekanisme dan mekanisme menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Mia, kebijakan terkait seleksi penerimaan CPNS itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (***)

Ilmu Pengetahuan Komisi Pemberantasan Korupsi Beri E-Planning Ke Pejabat Eselon Ii, Bertujuan Untukpencegahan Korupsi

Ilmu Pengetahuan Komisi Pemberantasan Korupsi Beri E-Planning Ke Pejabat Eselon Ii, Bertujuan Untukpencegahan Korupsi

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi dan pembinaan penyusunan anggaran secara elektronik bagi pejabat eselon II di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (30/1).

“Dalam hal ini untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan KPK Chandra S Reksoprodjo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Laode M Syarif, Juru Bicara KPK Febri Diansyah serta Penasihat KPK Budi Santoso, Tsani Annafari, dan Sarwono Sutikno, ketika menggelar konferensi pers Kinerja KPK tahun 2017 di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (27/12/2017). KPK berhasil menyelamatkan Rp 2,67 triliun uang negara dari upaya pencegahan. Salah satunya berasal dari laporan gratifikasi yang berhasil menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 114 miliar. AKTUAL/Tino Oktaviano

Pelatihan penyusunan anggaran secara elektronik atau “electronic planning” (e-planning) diberikan kepada pejabat eselon II atau kepala-kepala dinas yang ada di pemerintah kota.

Menurut Chandra, pembinaan ini bab dari upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Ditujukan kepada para pejabat eselon II alasannya yaitu merekalah ujung tombak pemerintah kota, baik dari perencanaan maupun pelaksanaannya di lapangan.

Chandra menambahkan dari beberapa masalah yang ditangani KPK, kerap kali terlihat masalah korupsi ternyata sudah dimulai sampai dari penyusunan anggarannya di APBD.

Berbagai cara dipakai semoga uang negara sanggup dipakai untuk kepentingan pihak-pihak tertentu memperkaya diri secara tidak sah.

Dari sejumlah besar masalah itu juga, berdasarkan Chandra, KPK telah melaksanakan pemetaan di mana saja korupsi biasa terjadi, atau potensi korupsi.

Dari situ didapat 9 acara yang rawan korupsi, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang mencakup antara lain perizinan, termasuk juga perizinan yang diurus pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sampai praktik jual-beli jabatan.

“Aspek-aspek itu yang kami monitor terus,” kata Chandra, menyerupai dilansir dari Aktual.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan bahwa acara sosialisasi tersebut sudah jadi jadwal bersama KPK dan pemerintah kota.

Baca :

• Polri Diminta Transparan Usut Brimob Penembak Kader Gerindra
• Polisi Temukan Bukti Uang Hasil Rampok Brigadir Jumadi Rp5,2 Miliar
• Sanksi Hukum Bagi Pengusaha yang Menurunkan Besar THR
• KPK Perlu Gunakan UU Pencucian Uang Ungkap Aliran Dana e-KTP
• Robert Pakpahan Dirjen Pajak Baru
• Pengamat Nilai Dirjen Pajak Baru Harus Bisa Dipercaya Masyarakat
• Kemenkeu Undang Online Travel Agent Asing yang Tak Bayar Pajak
• Dirjen Pajak: Target Penerimaan Pajak di Bulan November Sebesar Rp126 Triliun
• Jejak Dugaan Personel Tentara Nasional Indonesia AU dalam Penyelundupan Miras di Papua
• Narogong Sebut Kerugian Negara Sebesar 20 Persen dari Total e-KTP

“Kita juga bersyukur dalam 4 tahun terakhir sudah berhasil menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Wali Kota Rizal Effendi.

Di sisi lain, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada Desember kemudian mengusut Wali Kota Rizal dan 23 anggota DPRD Balikpapan berkenaan dengan masalah pengadaan lahan untuk Rumah Potong Hewan (RPH) yang anggarannya membengkak dari Rp2,5 miliar menjadi Rp12,5 miliar.

Kasus ini ditemukan pada APBD 2015 dan awalnya disidik oleh Polres Balikpapan. (***)