Ilmu Pengetahuan Walhi Minta Anies Tegas Soal Reklamasi Teluk Jakarta
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Polemik reklamasi yang berkepanjangan menjadikan kebingunan publik.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) berpandangan semoga pemerintah segera melaksanakan tindakan konkret dengan menghentikan proyek tersebut.
"Melanjutkan proses pembangunan pulau-pulau palsu menyerupai Pulau C dan D yang sudah berdiri ketika ini sama saja dengan melaksanakan pemutihan terhadap kejahatan lingkungan hidup," ujar Manager Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Eksekutif Nasional Walhi Ony Mahardika melalui keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Kamis (2/11/2017).
 |
| Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR) |
Walhi juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera melaksanakan kesepakatan politiknya secara tegas.
Dengan demikian, tindakannya tidak menjadikan intrepretasi dan memperluas spekulasi yang tidak perlu.
Menurut Walhi ada paling tidak 6 langkah konkret yang dapat dilakukan segera oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menandakan keseriusan mereka atas komitmen dan kesepakatan politiknya.
- Mencabut Peraturan Gubernur No.146 tahun 2014, wacana Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana ReklamasiKawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
- Mencabut Peraturan Gubernur No.206 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No.137 Tahun 2017 yang mengatur Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan G.
- Tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi.
- Menarik kembali Rancangan Peraturan RZWP3K DKI Jakarta, untuk dilakukan review, yang antara lain menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta.
- Segera melaksanakan kajian komprehensif hulu-hilir wilayah Teluk Jakarta dan melaksanakan kajian komprehensif wacana efek lingkungan hidup keberadaan pulau palsu yang sudah terlanjur dibangun (Pulau C, D dan G). Kajian ini harus dilakukan dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik. Proses dan hasil kajian juga harus dibuka ke publik.
- Melakukan pemulihan kondisi eksosistem dan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta.
Wilayah tersebut termasuk yang ketika ini sudah terbangun atau berkembang menjadi pulau-pulau.
Baca :
- Cerita Lamun, Manfaat Lingkungan, dan Datangnya Baronang
- KLHK Bangun Gerakan Peduli Sampah Dan Limbah
- Kisah Cinta Agus Dan Rahma Semerbak Karena Sampah
- Wasekjen Golkar Jelaskan Alasan Penyebar Meme Setnov Dipolisikan
- KPK Panggil Mantan Pejabat BPPN Thomas Maria Terkait BLBI
- KPK Dalami Kongkalikong PT Gajah Tunggal dan Ayin di Tambak Dipasena
Gubernur DKI Jakarta Anies juga harus melaksanakan rehabilitasi wilayah hidup nelayan tradisional di Teluk Jakarta secara partisipatif demikian dilansir dari KOMPAS.com. (***)
