Ilmu Pengetahuan Pengertian, Tujuan, Klasifikasi, Ruang Lingkup Dan Sistem Eksekusi Aturan Pidana

Ilmu Pengetahuan Pengertian, Tujuan, Klasifikasi, Ruang Lingkup Dan Sistem Eksekusi Aturan Pidana

Pengertian, Tujuan, Klasifikasi, Ruang Lingkup Dan Sistem Hukuman Hukum Pidana   Hukum Pidana, sebagai salah satu belahan independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen aturan yang sangat urgen eksistensinya semenjak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari bahaya tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

 

Hukum Pidana

A. Definisi Hukum Pidana

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dihentikan oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dihentikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana yaitu aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dihentikan dan menawarkan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dihentikan dalam aturan pidana yaitu :

• Pembunuhan;
• Pencurian;
• Penipuan;
• Perampokan;
• Penganiayaan;
• Pemerkosaan; dan
• Korupsi.

Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najardalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang memilih perbuatan-perbuatan pidana yang dihentikan oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, mekanisme yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa”. Hukum pidana yaitu belahan daripada keseluruhan aturan yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menetukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai bahaya atau hukuman yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu sanggup dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu sanggup dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja supaya dirasakan sebagai nestapa. Dalam ilmu aturan ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang kala dipakai untuk pergantian perkataan “straft”, tetapi berdasarkan ia istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman.

Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, sanggup memiliki arti yang luas dan berubah-ubah lantaran istilah itu sanggup berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering dipakai dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh lantaran pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang sanggup membuktikan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak menawarkan klarifikasi lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar aturan pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, insiden pidana, serta delik.

B. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan aturan pidana itu yaitu untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi insan dan melindungi kepentingan masyarakt dan negara dengan pertimbangan yang harmonis dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang otoriter dilain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh aturan pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.

Dari rumusan tujuan tersebut, sanggup dikelompokkan bahwa yang dilindungi oleh aturan pidana yaitu :

1. Negara;
2. Penguasa Negara;
3. Masyarakat Umum;
4. Individu;
5. Harta Benda Individu;
6. Binatang ternak termasuk tanaman.

Dalam banyak literatur aturan pidana, disebutkan bahwa tujuan aturan pidana yaitu antara lain untuk:

1. Menakut-nakuti setiap orang jjangna hingga melaksanakan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Mendidik orang yang telah pernah melaksanakan perbuatan tidak baik menjadi baik dan sanggup diterima kembali dalam kehidupan lingkungan.

Pandangan tersebut di atas dikemukakan oleh Teguh Parsetyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana.

Secara konkrit tujuan aturan pidana itu ada dua, ialah :

• Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan hingga melaksanakan perbuatan yang tidak baik.
• Untuk mendidik orang yang telah pernah melaksanakan perbuatan tidak baik menjadi baik dan sanggup diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya.

Tujuan aturan pidana ini bekerjsama mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.

Kaprikornus Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laris insan dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada insan yang melaksanakan perbuatan tidak baik yang kadang kala merusak lingkungan hidup insan lain, bekerjsama sebagai akhir dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu(sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa hingga seseorang melaksanakan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu aturan pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu aturan pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melaksanakan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana kesudahannya dan tindakan apa yang sanggup dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

C. Klasifikasi Hukum Pidana

Secara substansial atau Ius Poenalle ini merupakan aturan pidana. Dalam arti obyektif yaitu“sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu :

• Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang memilih perbuatan-perbuatan kriminal yang dihentikan oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan belahan dari Hukum Publik ini mepunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, menyerupai Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
• Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya aturan materiil diharapkan aturan acara. Hukum program merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara supaya aturan (materil) itu terwujud atau sanggup diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa aturan program maka tidak ada manfaat aturan materiil. Untuk menegakkan ketentuan aturan pidana diharapkan aturan program pidana, untuk aturan perdata maka ada aturan program perdata. Hukum program ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

Dr. Mansur Sa’id Isma’il dalam diktat “Hukum Acara Pidana”-nya memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai ”kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana—mulai dari mekanisme pelaksanaannya semenjak waktu terjadinya pidana hingga penetapan aturan atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan aturan yang tumbuh dari mekanisme tersebut—baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilannnya”. Dari sini, terperinci bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:

• Dakwa Pidana, semenjak waktu terjadinya tindak pidana hingga berakhirnya aturan atasnya dengan bermacam-macam tingkatannya.
• Dakwa Perdata, yang sering terjadi akhir dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
• Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.

Dan atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, lantaran sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan lantaran terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal. Oleh alasannya yaitu itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, lantaran harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan kalau memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para hebat telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak—pelaku pidana dan korban.

Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu“sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang”.

D. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum Pidana memiliki ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan insiden pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan aturan yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang bisa bertanggung jawab. Kaprikornus unsur-unsur insiden pidana, yaitu :

• Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar pembatalan kesalahan.
• Sikap tindak yang sanggup dihukum/dikenai hukuman adalah:

1. Perilaku insan ; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak sanggup dihukum,
2. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana perilaku tindak tersebut melanggar hukum, contohnya anak yang bermain bola menimbulkan pecahnya beling rumah orang,
3. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan pecahnya beling jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain,
4. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi perilaku tindak tersebut.Orang yang memecahkan beling tersebut yaitu orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka insiden pidana/delik sanggup dibedakan dalam :

• Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah perilaku tindak atau perikelakuan yang dihentikan tanpa merumuskan akibatnya.
• Delik materiil, tekanan perumusan delik ini yaitu akhir dari suatu perilaku tindak atau perikelakuan. Misalnya Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana :

“Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, artinya tidak ada suatu perbuatan sanggup dieksekusi tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas”.

Aturan aturan pidana berlaku bagi setiap orang yang melaksanakan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang aturan pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan aturan pidana, ialah :

1. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel),
2. Asas nasionalitas aktif (actief nationaliteitsbeginsel),
3. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel)

E. Sistem Hukuman

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 perihal pidana pokok dan tambahan, menyatakan bahwa hukuman yang sanggup dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

a. Hukuman Pokok (hoofd straffen )

1. Hukuman mati,
2. Hukuman penjara,
3. Hukuman kurungan, dan
4. Hukuman denda

b. Hukuman Tambahan (Bijkomende staffen)

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Sumber Hukum :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (WETBOEK VAN STRAFRECHT)

Referensi :

1. Drs. P.A.F. Lamintang, SH “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung 
2. Erdianto Effendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung. 
3. Ikhtisar Ilmu Hukum, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Hal. 84 
4. Asas Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., Hal. 1
5. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-hukum-pidana
6. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-hukum-pidana
7. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-hukum-pidana

Ilmu Pengetahuan Sumber Aturan Pidana

Ilmu Pengetahuan Sumber Aturan Pidana

Sumber Hukum Pidana - Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang memilih perbuatan apa yang dihentikan dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta memilih hukuman apa yang sanggup dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

 

Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber aturan tertulis dan sumber aturan yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibentuk sehabis kemerdekaan antara lain :

1. UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba.
3. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme, dll

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam banyak sekali Peraturan Perundang-Undangan lainnya, ibarat UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi yakni apa yang termuat dalm KUHP. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana tersusun banyak sekali jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana sanggup dihukum. Namun di luar KUHP, masih terdapat pula banyak sekali pengaturan perihal perbuatan apa saja yang juga sanggup dieksekusi dengan hukuman pidana. Dalam hal ini,Loebby Loqman membedakan sumber-sumber aturan pidana tertulis di Indonesia yakni :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang yang merubah/ menambah KUHP;
3. Undang-undang Hukum Pidana Khusus;
4. Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana.

Di negara-negara Anglo Saxon tidak dikenal satu kodifikasi atas kaidah-kaidah aturan pidana. Masing-masing tindak pidana diatur dalam satu Undang-undang saja. Hukum pidana Inggris misalnya, walupun bersumber dari Common Law dan Statute Law (undang-undang), aturan pidana Inggris terutama bersumber pada Common Law, yaitu bab dari aturan inggris yang bersumberdari kebiasaan atau budbahasa istiadat masyarakat yang dikembangkan menurut keputusan pengadilan. Makara bersumber dari aturan tidak tertulis dan dalam memecahkan problem atau kasus-kasus tertentu dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent. Oleh alasannya itu, Common law ini sering juga disebut case law atau juga disebut aturan presedent.

Lain halnya dalam negara dengan sistem aturan Eropa Kontinental. Hukum pidana dikodifikasikan dalam suatu kitab Undang-undang. Berbagai tindak pidana diatur dalam satu kitab Undang-undang. Tetapi ternyata sistem aturan Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti sebenarnya. Contoh undang-undang ini yakni Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang Money Laundrey, UU Traficking dan lain sebagainya.

Sumber Hukum :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.
3. UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba.
4. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme.

Daftar Pustaka

1. Erdianto Effendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
2. Ikhtisar Ilmu Hukum, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Hal. 84
3. Asas Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., Hal. 1
4. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-hukum-pidana
5. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-hukum-pidana

Ilmu Pengetahuan Pengertian Tindak Pidana

Ilmu Pengetahuan Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana Dalam ilmu aturan pidana, dijumpai beberapa istilah yang bekerjasama dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat atau sanggup dikatakan suatu perbuatan yang tercela, dimana pelakunya sanggup diancam dengan pidana tertentu sebagaimana yang tercantum dalam peraturan aturan pidana baik di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau di luar KUHP.

Istilah-istilah yang dimaksud antara lain: kejadian pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana, yang ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-undang. Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan akan diuraikan berikut ini, sekaligus pemaparan para jago pidana yang mendukung istilah-istilah yang digunakan :

a) Istilah kejadian pidana

Menurut Utrecht, menganjurkan menggunakan istilah kejadian pidana, sebab “Peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau suatu melalaikan (Verzuim atau nalaten, niet-doen-negatif) maupun kesudahannya (keadaan yang ditimbulkan oleh sebab perbuatan atau melalaikan itu). Makara kejadian pidana ialah kejadian aturan (rechtfeit), yaitu suatu kejadian kemasyarakatan yang membawa akhir yang diatur oleh hukum.

b) Istilah Perbuatan Pidana

Pengertian dari kejadian pidana berdasarkan Moelyatno kurang sempurna bila untuk pengertian yang abstrak, sebab kejadian pidana menunjuk pada pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang, terhadap kejadian tersebut mustahil dilarang, tapi yang dihentikan oleh aturan pidana ialah matinya orang sebab perbuatan orang lain, tapi apabila matinya orang tersebut sebab keadaan alam, sakit, maka kejadian tersebut tidak penting sama sekali bagi aturan pidana.

Pengertian  Tindak Pidana

Istilah perbuatan pidana untuk terjemahan “strafbaar feit’ berdasarkan Moeljatno lebih tepat,dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Kalau untuk recht, sudah lazim digunakan istilah “hukum, maka dieksekusi kemudian berarti : berecht, diadili, yang sama sekali tidak mesti bekerjasama dengan straf, pidana; sebab perkara-perkara perdatapun di-berecht, diadili. Maka untuk terjemahan strafbaar ialah istilah pidana sebagai singkatan dari yang sanggup dipidana.
2. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari ibarat : perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga istilah teknis “perbuatan melawan aturan (onrechmatige daad)”. Perkataan perbuatan berarti dibentuk oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melaksanakan maupun pada akibatnya. Sedangkan kata kejadian tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya ialah “handeling” atau “gedraging” seseorang, mungkin juga binatang atau alam. Dan perkataan tidak berarti langkah dan gres dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

c) Istilah Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memperlihatkan sesuatu klarifikasi mengenai apa bahu-membahu yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”. Perkataan “feit” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” ialah sanggup dihukum. Makara secara harafiah perkataan strafbaar feit itu sanggup diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang sanggup dihukum. Sehingga dengan hal ini menjadi kurang tepat, karna kita ketahui yang sanggup dieksekusi itu ialah insan sebagai langsung dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Satochid Kartanegara pemakaian istilah tindak pidana lebih tepat, sebab istilah tindak (tindakan), meliputi pengertian melaksanakan atau berbuat (aktieve handeling) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melaksanakan suatu perbuatan (passieve handeling). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (aktieve handeling) tidak meliputi pengertian mengakibatkan/tidak melakon. Istilah peristiwa, tidak memperlihatkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan dari pidana untuk srafbaar ialah sudah tepat.

Berdasarkan klarifikasi dan pengertian perihal istilah-istilah yang digunakan lebih sempurna ialah ibarat yang diuraikan Satochid Kartanegara dengan komplemen penjelasan, bahwa istilah tindak pidana dipandang diperjanjikan sebagai abreviasi dari tindak-an yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia sanggup di-pidana atau pe-tindak yang sanggup dipidana.

Sumber Hukum :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Referensi :

1. Kanter.E.Y dan Sianturi.S.R, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Ctk. ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
2. Lamintang.P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia., Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
3. Kanter.E.Y dan Sianturi.S.R, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Ctk. ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002. 
4. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=ilmu-hukum-pidana

Ilmu Pengetahuan Ruang Lingkup Aturan Pidana

Ilmu Pengetahuan Ruang Lingkup Aturan Pidana

Ruang Lingkup Hukum Pidana - Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan insiden pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan aturan yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang bisa bertanggung jawab. Kaprikornus unsur-unsur insiden pidana itu ialah sebagai berikut :

Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali kalau ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali kalau ada dasar pembatalan kesalahan.
2. Sikap tindak yang sanggup dihukum/dikenai hukuman ialah :

• Perilaku insan ; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak sanggup dihukum,
• Terjadi dalam suatu keadaan, dimana perilaku tindak tersebut melanggar hukum, contohnya anak yang bermain bola menimbulkan pecahnya beling rumah orang,
• Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan pecahnya beling jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan mengakibatkan kerugian orang lain,
• Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang menghipnotis perilaku tindak tersebut.Orang yang memecahkan beling tersebut ialah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.
• Dilihat dari perumusannya, maka insiden pidana/delik sanggup dibedakan dalam :

1. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah perilaku tindak atau perikelakuan yang dihentikan tanpa merumuskan akibatnya.
2. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini ialah akhir dari suatu perilaku tindak atau perikelakuan. Misalnya pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana :

“Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, artinya tidak ada suatu perbuatan sanggup dieksekusi tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas”.

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melaksanakan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang aturan pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan aturan pidana, ialah :

1. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel),
2. Asas nasionalitas aktif (actief nationaliteitsbeginsel),
3. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel).

Dilihat dari ruang lingkupnya aturan pidana sanggup dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hukum pidana tertulis dan aturan pidana tidak tertulis,
2. Hukum pidana sebagai aturan positif,
3. Hukum pidana sebagai cuilan dari aturan public,
4. Hukum pidana objektif dan aturan pidana subjektif,
5. Hukum pidana material dan aturan pidana formal,
6. Hukum pidana kodifikasi dan aturan pidana tersebar,
7. Hukum pidana umum dan aturan pidana khusus, dan
8. Hukum pidana umum (nasional) dan aturan pidana setempat.

Dasar aturan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Referensi :

1. Erdianto Effendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT REFIKA ADITAMA: Bandung. 
2. Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1992. Hlm 114.
3. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-hukum-pidana

Ilmu Pengetahuan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ilmu Pengetahuan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum Dan Undang Undang Apabila seseorang melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu daerah dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku; dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa); dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. 

Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Subyek dari pelaku tindakan;
2. Kesalahan dari tindakan;
3. Bersifat melawan aturan dari tindakan tersebut;
4. Suatu tindakan yang tidak boleh atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, daerah dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya sanggup dijabarkan kedalam unsur-unsur yang sanggup dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : 

Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Unsur-unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang menempel pada diri sipelaku atau yang bekerjasama dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu yaitu :

• Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa),
• Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging ibarat yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
• Macam-macam maksud atau oogmerk ibarat yang terdapa contohnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
• Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad ibarat yang contohnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP,
• Perasaan takut atau vress ibarat antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu yaitu :

• Sifat melanggar aturan atau wederrechtelijkheid,
• Kualitas dari sipelaku, contohnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 415 kitab undang-undang hukum pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP,
• Kausalitas, yakni kekerabatan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara fundamental dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli. 

1. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara fundamental yang terdiri dari :

• Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan bencana yang bertentangan dengan aturan positif sebagai anasir yang melawan aturan (onrechtmatig) yang sanggup diancam dengan pidana.
• Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan aturan (onrechtmatig/wederrechtelijk) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan aturan itu.

2. Pendapat yang menunjukkan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya berdasarkan Vos di dalam suatu strafbaar feit (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

• Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (een doen of een nalaten);
• Elemen akhir dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akhir ini sanggup dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan adakala elemen akhir tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi adakala elemen akhir dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya ibarat dalam delik materiel;
• Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa);
• Elemen melawan aturan (wederrechtelijkheid);
• Eelemen lain berdasarkan rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif contohnya di dalam Pasal 160 diharapkan elemen dimuka aturan (in het openbaar) dan segi subyektif contohnya Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana diharapkan elemen direncanakan terlebih dahulu (voorbedachteraad).

Perbuatan pidana yang oleh aturan pidana tidak boleh dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem kitab undang-undang hukum pidana terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

• Kejahatan (misdrijven), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan yaitu Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan aturan atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma berdasarkan kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pada Pasal 362 wacana pencurian, pasal 378 wacana penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan berdasarkan aturan pidana berbeda dengan kejahatan berdasarkan ilmu kriminologi.
• Pelanggaran (overtredingen), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran yaitu politie-onrecht yaitu perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan tidak boleh oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah: Pasal 504 wacana Pengemisan, Pasal 489 wacana Kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya banyak sekali kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kategori pertama

• Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akhir yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah sanggup dipidana, contoh: Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana wacana Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk mempunyai secara melawan hukum, diancam lantaran pencurian, dengan pidana penjara paling usang lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akhir yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.
• Perumusan materiel, yaitu yang tidak boleh dan sanggup dipidana yaitu menimbulkan akhir tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, pola : Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana wacana Menyebabkan Matinya Orang Lain.
• Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akhir dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana wacana Penipuan.

2. Kategori kedua

• Delik Komisi, yaitu apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana wacana Pencurian.
• Delik Omisi, yaitu kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain yaitu melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.
• Delik omisi semu, yaitu menimbulkan menyebabkan akhir lantaran lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan lantaran sanggup meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak menunjukkan makan kepada bayinya dan kesannya meninggal.

Sumber Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Referensi :

1. Kanter.E.Y dan Sianturi.S.R, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Ctk. ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
2. Lamintang.P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia., Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
3. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana : Bina Aksara, Jakarta, 1987.
4. Schaffmeister.D. Keijzer.N. dan Sotorius. E. PH.  Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta. 1995.
5. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-tindak-pidana
6. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-tindak-pidana