Ilmu Pengetahuan Ini Balasan Soni Sumarsono , Terkait Disebut Ahok Bongkar Apbd
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengatakan, ia punya alasan berpengaruh mengubah rencana anggaran DKI. Sebelumnya, gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahokmenyebut akhir perubahan itu, APBD DKI 2017 menjadi tidak sah. "Ada peningkatan pendapatan Rp 2 triliun, apa iya kemudian kita simpan," ujar Soni di Balai Kota pada Jumat, 25 November 2016.
Menurut Soni pihaknya tidak membongkar Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dia hanya memakai anggaran untuk sejumlah infrastruktrur. Awalnya rencana anggaran pada tahun depan senilai Rp 68 triliun saja.
 |
| Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono (kiri) dan Ahok. ANTARA/Widodo S. Jusuf |
Tapi kata Soni, pendapatan meningkat sehingga rencana anggaran dinaikkan menjadi Rp 70 triliun. Menurut dia, ada beberapa kebutuhan mendesak yang diperlukan. Misalnnya anggaran untuk pembebasan lahan taman. "Rakyat Jakarta itu butuh taman, rakyat Jakarta butuh rumah susun, dan seterusnya," ujar Soni kepada Tempo.
Menurut Soni, pada dikala meninggalkan tampuk kepemimpinan, Basuki belum menyusun konsep KUA-PPAS. Pihak administrator gres menyusun KUA-PPAS beberapa waktu lalu. KUA-PPAS yaitu dokumen awal pembicaraan antara administrator dengan legislatif. Pihak DPRD DKI Jakarta menyepakati Memorandum of Understansing (MoU) KUA-PPAS dinaikkan menjadi Rp 70 triliun.
Menurut Soni, pembahasan KUA-PPAS sebelumnya telah disusun oleh satuan kerja pemerintah daerah. "Tidak ada perubahan sedikit pun dari SKPD semua berjalan lancar, lebih cepat lagi," kata Soni. "Jadi hampir tidak ada perubahan ihwal KUA-PPAS, sanggup dilihat."
Saat pembahasan KUA-PPAS, Soni meminta jajarannya memperhatikan aktivitas ihwal kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Termasuk di antaranya kebudayaan Betawi. Tahun ini Soni menggelontorkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk Badan Musyawarah Betawi, yang sebelumnya telah diputus oleh Ahok.
Basuki protes dengan tindakan Soni yang menggelontorkan anggaran untuk Bamus Betawi. Bahkan pada tahun depan, Bamus Betawi akan diberi aksesori dana menjadi Rp 5 miliar per tahun. Apa yang dilakukan Soni dianggap telah menjadikan APBD DKI Jakarta cacat. Hal ini yang melandasi ia menggugat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewajiban cuti kampanye bagi calon inkumben Gubernur DKI Jakarta. (***)
0 komentar:
Post a Comment