Ilmu Pengetahuan Manfaat Dan Kerangka Isi Perjanjian Kerja Bersama (Pkb)

Ilmu Pengetahuan Manfaat Dan Kerangka Isi Perjanjian Kerja Bersama (Pkb)

Manfaat Dan Kerangka Isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Secara umum pekerja/buruh yaitu warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Iklim dan kondisi kerja yang aman sanggup didorong melalui sosialisasi dan training tata aturan ketenagakerjaan semoga pengusaha dan pekerja secara sadar dan tulus bahu-membahu meningkatkan Hubungan Industrial mengedepankan negosiasi Bipartit dalam merumuskan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan dan pada forum – forum Ketenagakerjaan sehingga tercipta relasi yang serasi untuk mewujudkan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja.

Manfaat & Kerangka PKB

A. Mamfaat Perjanjian Kerja Bersam (PKB)

Manfaat dari pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) yaitu :

1. Baik pekerja maupun pengusaha akan lebih memahami perihal hak dan kewajiban masing – masing;
2. Mengurangi timbulnya perselisihan relasi industrial atau relasi ketenagakerjaan sehingga sanggup menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha;
3. Membantu ketenangan kerja pekerja serta mendorong semangat dan kegaitan bekerja yang lebih tekun dan rajin;
4. Pengusaha sanggup menganggarkan biaya tenaga kerja (labour cost) yang perlu dicadangkan atau diadaptasi dengan masa berlakunya PKB.

Perundingan Kerja Bersama dimulai dengan menyepakati Tata Tertib Perundingan yang sekurang - kurangnya memuat :

• Tujuan pembuatan tata tertib;
• Susunan tim perundingan;
• Lamanya masa perundingan;
• Materi perundingan;
• Tempat perundingan;
• Tata cara perundingan;
• Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
• Sahnya perundingan; dan
• Biaya negosiasi .

Biaya negosiasi pembuatan perjanjian kerja bersama menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak.

Tata Tertib Perundingan sangat penting ditetapkan alasannya hal ini menyangkut :

• Masalah hak dan kewajiban tim negosiasi masing – masing pihak (khususnya mengenai keringanan bagi tim perunding dari pihak serikat pekerja);
• Masalah legalitas tim perunding dari masing – masing pihak (khususnya menyangkut keabsahan status selaku tim perunding serta kewenangannya untuk mengambil keputusan);
• Masalah kewenangan perihal siapa pembuat keputusan (decision maker) dari masing – masing tim perunding;
• Masalah tata cara pengakuan materi perundingan;
• Jadwal/waktu perundingan; dan
• Fasilitas bagi tim perunding selama negosiasi berjalan.

Adapun Tata Cara dalam Perundingan :

• Baik tim perunding dari serikat pekerja maupun tim perunding dari perusahaan harus memutuskan seorang juru bicara;
• Juru bicara dalam tim negosiasi tidak harus ketua tim negosiasi akan tetapi orang yang benar – benar dianggap mampu/menguasai adat perundingan;
• Setiap materi/konsep PKB yang akan dibahas harus disampaikan oleh juru bicara tim perundingan;
• Setiap materi/konsep yang akan dibahas selanjutnya dicatat dalam risalah negosiasi yang dilakukan oleh notulis;
• Materi/konsep PKB yang telah dibahas selanjutnya dicatat dalam risalah negosiasi yang dilakukan oleh notulis;
• Materi/konsep PKB yang belum disepakati sanggup dipending/tunda untuk selanjutnya dibahas kembali sehabis seluruh konsep PKB final dirundingkan;
• Dalam hal ternyata ada materi/konsep yang tidak sanggup disepakati maka sanggup melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, antara lain :

1. Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjan di Kabupaten/Kota apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama hanya meliputi satu Kabupaten/Kota,
2. Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjan di Provinsi, apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama lebih dari satu Kabupaten/Kota di satu Provinsi,
3. Ditjen Pembina Hubungan Industrial pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama lebih dari satu provinsi. Yang penyelesaiannya melalui mediasi dan akan dikeluarkan ajnuran oleh perantara tersebut, para pihak atau salah satu pihak tidak mendapatkan usulan perantara maka atas kesepakatan para pihak perantara melaporkan kepada Menteri untuk memutuskan langkah – langkah penyelesaian, kemudian menteri sanggup menunjuk pejabat untuk melaksanakan penyelesaian pembuatan PKB dan apabila tidak juga mencapai kesepakatan maka salah satu pihak sanggup mengajukan somasi ke Pengadilan Hubungan Industrial didaerah aturan tempat pekerja/buruh bekerja.

• Setelah seluruh isi konsep PKB dirundingkan dan disepakati maka isi konsep PKB tersebut disalin kembali menurut yang telah disepakati untuk selanjutnya dilakukan penanda tanganan secara keseluruhan oleh kedua belah pihak;
• Penandatangan PKB oleh serikat pekerja/buruh dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris pengurus serikat pekerja/buruh dan dari pihak perusahaan dilakukan oleh Presiden direktur/Direktur utama perusahaan tersebut.

Setelah perjanjian kerja bersama disepakati dan ditandatangani oleh pengusaha dan wakil pekerja dalam hal ini oleh pengurus serikat pekerja (minimal ketua dan sekretaris) maka selanjutnya didaftarkan pada instansi pada instansi yang bertangung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan maksud :

1. Sebagai alat monitoring dan penilaian pengaturan syarat – syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan;
2. Sebagai tumpuan utama bila terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama.

B. Kerangka isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Kerangka isi Perjanjian Kerja Bersama antara lain :

• Mukadimah,
• Umum :

1. Istilah – istilah;
2. Pihak – pihak yang mengadakan kesepakatan;
3. Luasnya kesepakatan; dan
4. Kewajiban pihak – pihak yang mengadakan kesepakatan,

• Pengakuan, Jaminan dan Fasilitas bagi Serikat Pekerja/Buruh :

1. Pengakuan hak – hak pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh;
2. Jaminan bagi Serikat Pekerja/Buruh;
3. Fasilitas bagi Serikat Pekerja/Buruh;
4. Lembaga kolaborasi bipartit; dan
5. Pendidikan dan penyuluhan relasi industrial,

• Hubungan Kerja :

1. Penerimaan pekerja baru;
2. Masa percobaan;
3. Surat keputusan pengangkatan;
4. Golongan dan jabatan pekerja;
5. Kesempatan berkarir;
6. Pendidikan dan training kerja;
7. Mutasi dan prosedurnya;
8. Penilaian prestasi kerja;
9. Promosi; dan
10. Tenaga kerja asing,

• Waktu kerja, istilah kerja dan lembur :

1. Hari kerja;
2. Jam kerja, istirahat dan shift kerja;
3. Lembur;
4. Perhitungan upah lembur;
5. Pembebasan dari kewajiban bekerja;
6. Istirahat mingguan;
7. Hari libur resmi;
8. Cuti tahunan;
9. Cuti besar;
10. Cuti haid;
11. Cuti hamil;
12. Cuti sakit;
13. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah; dan
14. Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah,

• Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) :

1. Prinsip – prinsip K3;
2. Hygienis perusahaan dan kesehatan;
3. Pakaian kerja dan sepatu kerja;
4. Peralatan kerja;
5. Alat pelindung diri; dan
6. Panitia pembina keselamatan kesehatan kerja

• Pengupahan :

1. Pengertian upah;
2. Prinsip dasar dan sasaran;
3. Dasar penetapan upah;
4. Komponen upah;
5. Waktu pinjaman upah;
6. Administrasi upah;
7. Tunjangan jabatan;
8. Tunjangan keluarga;
9. Tunjangan keahlian;
10. Tunjangan keahlian;
11. Tunjangan perumahan;
12. Tunjangan tempat kerja yang membahayakan keselamatan;
13. Uang makan;
14. Uang transport;
15. Premi hadir;
16. Premi shift;
17. Premi produksi/bonus;
18. Premi perjalanan dinas;
19. Tunjangan hari raya;
20. Jasa produksi/bonus;
21. Tunjangan masa kerja;
22. Upah minimum;
23. Skala upah;
24. Penyesuaian upah;
25. Kenaikan upah atas dasar premi;
26. Kenaikan upah alasannya promosi; dan
27. Pajak penghasilan, 

• Pengobatan dan perawatan :

1. Poliklinik perusahaan;
2. Pengobatan diluar poliklinik;
3. Perawatan dirumah sakit;
4. Biaya bersalin;
5. Pembelian beling mata;
6. Pengobatan pada dokter spesialis;
7. Keluarga berencana; dan
8. Konsultasi psikologis & tes talenta anak,

• Jaminan sosial :

1. Jaminan kecelakaan kerja;
2. Jaminan kematian;
3. Jaminan hari tua; dan
4. Dana pensiun,

• Kesejahteraan,
• Tata tertib kerja :

1. Kewajiban dasar pekerja;
2. Larangan – larangan;
3. Pelanggaran yang sanggup menyebabkan pemutusan relasi kerja (PHK); dan
4. Sanksi atas pelanggaran tata tertib kerja,

• Pemutusan relasi kerja,
• Penyelesaian keluh kesah pekerja : Tata cara penyelesaian keluh kesah,
• Pelaksanaan dan penutup,
• Tanda tangan para pihak.

Adapun dari Syarat – syarat berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara lain ;

1. Satu perusahaan hanya sanggup dibentuk satu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh diperusahaan yang bersangkuan;
2. Apabila perusahan mempunyai cabang, maka dibentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) induk yang berlaku disemua cabang perusahaan serta sanggup dibentuk PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan;
3. PKB induk memuat ketentuan – ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan sedang PKB turunan yang dibentuk cabang memuat pelaksanaan PKB induk yang diadaptasi dengan kondisi cabang perusahaan masing – masing;
4. Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup dan masing – masing mempunyai tubuh aturan sendiri, maka PKB dibentuk dan dirundingkan oleh masing – masing perusahaan.

Setelah ditandatangani oleh para pihak maka dilakukan Pendaftaran dengan dilampiri naskah perjanjian kerja bersama yang dibentuk rangkap tiga bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh.

Setelah mendapatkan surat keputusan registrasi perjanjian kerja bersama , maka pengusaha dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dan memberitahukan pada seluruh pekerja/buruh perihal isi perjanjian tersebut atau kalau ada beserta perubahannya. 

Sumber Hukum :

1. Undang - undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
2. Konvensi ILO Nomor 98 Tentang Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama,
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep/48/Men/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 

Referensi :

1. Sentanoe Kertonegoro, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid), 1999, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta,
2. Hammer, Willie. Product Safely Management and Engineering. Englewood Cilffs, N.J. : Prentice-Hall Inc. 1980,
3. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-buruh
4. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-buruh

Related Posts

• Ilmu Pengetahuan Jenis - Jenis Perjanjian Kerja Jenis - Jenis Perjanjian Kerja Perjanjian kerja ialah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pember
• Ilmu Pengetahuan Pengertian Outsourcing By Sugi Arto Pengertian Outsourcing Pengertian Outsourcing. Outsourcing terbagi atas dua suku kata: out dan sou
• Ilmu Pengetahuan Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sebagai bab dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah
• Ilmu Pengetahuan Akhir Aturan Mogok Kerja Yang Tidak Sah Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE
• Ilmu Pengetahuan Fungsi, Hak Dan Kewajiban Dan Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh Fungsi, Hak dan Kewajiban Dan Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh Hak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serika
• Ilmu Pengetahuan Tindak Pidana Aturan Ketenagakerjaan Tindak Pidana Hukum Ketenagakerjaan Penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial umumnya menjadi pilihan utama b

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+