Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/serikat pekerja, namun begitu untuk melaksanakan mogok kerja ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Syarat formil :
- Pemberitahuan ditujukan kepada Perusahaan dan Disnaker dengan substansinya yang mencakup : jadwal, jangka waktu, tempat, latar belakang (alasan) melaksanakan mogok kerja dan ditandatangani oleh serikat pekerja/perwakilan/perwakilan pekerja yang akan melaksanakan mogok kerja/yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan mogok kerja.
- Surat pemberitahuan tersebut dikirimkan dalam batas waktu tenggang 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilakukan.
b. Syarat materiil :
Permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya mogok kerja, yaitu tuntutan hak normatif.Berdasarkan syarat formil dan syarat materiil di atas, saya uraikan hal-hal apa saja yang menimbulkan mogok kerja menjadi tidak sah berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kepmen No. 232, sebagai berikut :
1. Jadwal
Dalam surat pemberitahuan mogok kerja, harus dicantumkan secara terperinci hari, tanggal dan jam dimulai dan diakhirinya mogok kerja. Perlu diperhatikan dalam hal tanggal dilakukannya mogok kerja akan habis, maka wajib bagi pekerja/serikat pekerja untuk mengajukan surat pemberitahuan lanjutan mogok kerja dengan batas waktu tenggang yang patut, yaitu selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal mogok kerja habis.
Yang menimbulkan mogok kerja tidak sah apabila : dalam surat pemberitahuan mogok kerja tidak dicantumkan jadwal mogok kerja.
2. Tempat
Maksud dicantumkannya daerah mogok ialah meskipun mogok kerja merupakan hak dasar pekerja, tetapi dihentikan dilakukan secara brutal sehingga harus dikoordinir dan diketahui di mana daerah dan waktunya. Filosofi mogok kerja harus dilaksanakan di daerah tertentu yakni sejarahnya dahulu mogok kerja itu dianggap sebagai wanprestasi, di mana bergotong-royong pekerja bukannya tidak mau bekerja tetapi mereka ingin memberikan suatu tuntutan dan tentunya untuk memberikan tuntutan itu harus bertemu dahulu sehingga harus diketahui juga di mana mogok dilakukan. Berdasarkan filosofi tersebut, maka daerah yang ideal untuk memberikan mogok kerja ialah di daerah di mana pekerja bekerja (di daerah Perusahaan).
Yang menimbulkan mogok kerja tidak sah apabila : mogok kerja yang tidak dilakukan di daerah sebagaimana surat pemberitahuan.
3. Alasan
Alasan mogok kerja harus didasari jawaban gagalnya negosiasi (deadlock), yaitu tidak tercapainya kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan Perusahaan lantaran Perusahaan tidak mau melaksanakan negosiasi meskipun pekerja/serikat pekerja telah meminta secara tertulis sebanyak 2 kali dalam batas waktu tenggang 14 hari kerja. Perlu diperhatikan bahwa alasan mogok kerja dalam surat pemberitahuan mogok kerja harus sudah pernah diperundingkan terlebih dahulu, dihentikan mencantumkan alasan yang belum pernah diperundingkan.
Deadlock itu harus disepakati antara pihak perusahaan dan pekerja/serikat pekerja, deadlock tidak sanggup diputuskan secara sepihak. Untuk itulah penting sekali mengacu hal yang sudah deadlock atau belum dengan melihat risalah bipartit. Penting juga diwaspadai dalam hal ada alasan yang sudah dinyatakan deadlock dalam suatu risalah (misal risalah tersebut tertgl. 20 Januari 2012) namun lalu alasan yang sudah deadlock ternyata oleh para pihak diperundingkan lagi pada tgl. 5 Februari 2012, maka hal ini tidak sanggup dikatakan deadlock. Terkait gagalnya negosiasi sebagai alasan untuk mogok kerja hanya sebatas di tingkat negosiasi bipartit saja dan tidak perlu hingga mediasi di Disnaker.
Yang menimbulkan mogok kerja tidak sah apabila : salah satu alasan mogok kerja tidak pernah dirundingkan terlebih dahulu dan tidak terjadi deadlock, maka mogok kerja tidak sah. Manakala dalam suatu negosiasi salah satu pihak yakni pengusaha menyatakan bahwa belum tercapai titik temu tapi masih akan dibicarakan lebih lanjut lagi, dalam hal ini tidak sanggup dikatakan deadlock karena masih ada kemungkinan untuk diadakan perundingan. Jadi deadlockitu berarti kalau sudah tidak ada negosiasi sama sekali.
4. Tenggang waktu
Surat pemberitahuan mogok kerja harus disampaikan secara tertulis kepada pengusaha dan Disnaker sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilakukan.
Yang menimbulkan mogok kerja tidak sah apabila : pemberitahuan mogok kerja disampaikan kurang dari 7 hari kerja. Selain itu, pekerja/serikat pekerja dihentikan menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk melaksanakan mogok kerja sebelum dimulai negosiasi lantaran kalau demikian berarti pekerja/serikat pekerja sudah menyiasati bahwa tidak peduli ada atau tidak negosiasi tetap akan melaksanakan mogok kerja. Pada dasarnya dilakukan mogok kerja itu bukan kesana arahnya, melainkan terlebih harus ada sesuatu yg deadlock, sehingga kalau sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum ada negosiasi maka sanggup dikatakan esensi mogok kerja terlanggar.
5. Hak normatif
Yang dimaksud dengan hak normatif ialah hak-hak pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut “PKB”) ataupun Peraturan Perusahaan (selanjutnya disebut “PP”), sebagai pola ialah cuti kerja dan jam kerja. Jika tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, PKB maupun PP, maka bukan merupakan hak normatif.
Yang menimbulkan mogok kerja tidak sah apabila : mogok kerja dilakukan untuk menuntut hak yang tidak normatif.
Perlu di ketahui bahwa mogok kerja bergotong-royong ialah hak dasar dari pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan tenang sebagai jawaban gagalnya perundingan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 137 Undang-UndangNo. 13 Tahun 2003 wacana Ketenagakerjaan. Sebagai suatu hak dasar, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam melaksanakan mogok kerja. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan mogok kerja sanggup dilihat dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan:
Pasal 139 UU Ketenagakerjaan:
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa insan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan:
1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melaksanakan mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
3. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
4. Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha sanggup mengambil tindakan sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi acara proses produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.
Syarat administratif yang harus dipenuhi biar mogok kerja dikatakan sah ialah :
1. Pekerja atau Serikat Pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan/pengusaha dan Disnaker, 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan.
2. Dalam surat pemberitahuan tersebut, harus memuat :
§ Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja,
§ Tempat mogok kerja,
§ Alasan dan alasannya mengapa harus melaksanakan mogok kerja,
§ Tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja. Apabila mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
3. Bagi pelaksanaan mogok kerja yang berlaku di perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya berafiliasi dengan keselamatan jiwa manusia, pelaksanaan mogok kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan membahayakan keselamatan masyarakat.
4. Instansi pemerintahan dan pihak perusahaan yang mendapatkan surat pemberitahuan mogok kerja wajib menawarkan tanda terima
5. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan wajib menuntaskan duduk kasus yang menimbulkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkanya dengan para pihak yang berselisih
6. Jika negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditanda-tangani oleh para pihak dan pegawai yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan sebagai saksi.
7. Dan kalau dalam negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan harus menyerahkan duduk kasus yang menimbulkan terjadinya mogok kerja kepada forum penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
Pasal 139 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pelaksanaan Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa insan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 wacana Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah (“Kepmenaker 232/2003”), bahwa : Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok tidak sah.
Pekerja yang melaksanakan mogok secara sah tetap berhak menerima upah. Lain halnya dengan pekerja yang melaksanakan mogok secara tidak sah, mereka tidak berhak menerima upah.
Jika pengusaha melanggar Pasal 144 UU Ketenagakerjaan, pengusaha sanggup dikenakan hukuman pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling usang 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta (Pasal 187 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
Sumber :
