Ilmu Pengetahuan Penggugat Usikan Banding Kasus Larangan Tionghoa Punya Tanah Di Diy
Hukum Dan Undang Undang Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak somasi terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 ihwal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi.
Instruksi tersebut melarang warga nonpribumi mempunyai hak milik atas tanah di Daerah spesial Yogyakarta (DIY) dan kerap berlaku ke warga keturunan Tionghoa.
 |
| Keraton Yogyakarta. tirto.id/Riva |
Terkait putusan ini, Handoko, advokat sekaligus penggugat mengajukan banding pada Rabu (28/2/2018) ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. "Sudah [mengajukan banding]," kata Handoko singkat kepada Tirto, Rabu (28/2/2018).
Akta Permohonan Banding tersebut sudah teregistrasi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor 132/Pdt. G/2017/PN.Yyk.
Handoko menggugat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Kepala Kanwil BPN DIY alasannya dianggap melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 ihwal Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, Pasal 28 I [2] Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, dan Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 ihwal Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Adapun pertimbangan majelis hakim menolak somasi itu yakni alasannya menganggap Instruksi Wagub DIY Tahun 1975 tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun sebuah kebijakan.
Putusan majelis hakim beralasan, sebelum berlakunya UU No 12 Tahun 2011 ihwal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, aba-aba tersebut merupakan perundang-undangan. Namun, sesudah UU tersebut berlaku, maka aba-aba bukan lagi sebuah aturan perundang-undangan.
Oleh alasannya ketentuan itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka tidak sanggup dilakukan pembatasan dan pengujian dengan memakai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan itu menyatakan tidak ada peraturan yang digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan.
"Tetapi pengujian terhadap peraturan kebijakan yakni dengan memakai asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) alasannya dari segi pembentukannya, peraturan kebijakan bersumber dari fungsi eksekutif," kata Hakim Sri Harsiwi.
Oleh alasannya itu, berdasarkan Majelis Hakim, untuk mengetahui perbuatan tergugat yang memberlakukan aba-aba tersebut melawan aturan atau bukan, maka tidak sanggup diuji dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang dipaparkan Handoko dalam gugatannya.
Putusan hakim juga mempertimbangkan dalil Sultan, yang diwakili oleh Pemerintah Daerah DIY, bahwa penerbitan dan pemberlakuan aba-aba tersebut dengan alasan untuk melindungi warga masyarakat yang ekonominya relatif lemah dan tujuan pengembangan pembangunan DIY di masa yang akan datang.
Baca :
- Beneficial-Ownership Regulation Established to Chase down Taxpayers in Tax-Haven Countries
- Dasar Hukum Angkutan Umum Dengan 16 Pasal Regulasi Yang Harus Dipahami Kemenkominfo
- Ombudsman Sebut Maladministrasi di Imigrasi Karena Keberadaan Calo
- Pembubaran Ormas: Kemenkumham Tolak Replik HTI di Sidang PTUN
- e-KTP: KPK Siap Hadapi Sidang Pembacaan Pembelaan Novanto
- Apa Kabar Perubahan Hukum Acara Perdata Nasional?
- Reglemen Hukum Acara: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini
- Langkah Awal Robert Pakpahan Nakhodai Direktorat Jenderal Pajak
- Tugas Luky Sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- KPK Cocokan Bukti Aliran Dana Korupsi e-KTP ke Anggota DPR
Pertimbangan hakim lainnya yang menciptakan somasi tersebut ditolak yakni UU Nomor 13 Tahun 2012 ihwal Keistimewaan DIY. UU tersebut memperlihatkan hak keistimewaan bagi DIY dalam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.
"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam pokok kasus menolak somasi penggugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya kasus yang hingga ketika ini ditaksir sebesar Rp407 ribu," kata Hakim Ketua Condro Hendromukti di PN Yogyakarta, ibarat dikutip dari Tirto, Selasa (20/2/2018). (***)
0 komentar:
Post a Comment