√ Yuk Mulai Pola Sk Pembagian Kiprah Mengajar Di Mi Dan Lampirannya

Yuk Mulai Pola Sk Pembagian Kiprah Mengajar Di Mi Dan Lampirannya

SK Pembagian Tugas Mengajar merupakan salah satu manajemen dasar dalam pelaksanaan kiprah guru dalam proses berguru mengajar dan tenaga kependidikan lainnya. Surat Keputusan Kepala Madrasah perihal Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran, Bimbingan, dan Ekstrakurikuler ini telah biasa dibentuk dan ditetapkan setiap tahunnya menjelang awal tahun pelajaran. Termasuk di tahun pelajaran 2016/2017 ini.

Meskipun demikian masih banyak juga Madrasah Ibtidaiyah yang ragu dan kebingungan mencari pola SK Pembagian Tugas Mengajar yang benar.

Hal yang sering kali membingungkan yakni penulisan konsideran. Konsideran sendiri merupakan uraian singkat yang memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Salah satunya yakni perihal peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi (mendasari) sebuah peraturan yang akan ditetapkan.

SK Pembagian Tugas Mengajar merupakan salah satu manajemen dasar dalam pelaksanaan tuga Yuk Mulai Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar di MI dan Lampirannya

Karena itu, memperlihatkan contoh Surat Keputusan Kepala Madrasah perihal Pembagian Tugas Guru dalam aktivitas Pembelajaran, Bimbingan, dan Ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Tahun pelajaran 2016/2017 dalam format microsoft word (doc). alasannya SK Pembagian Tugas Mengajar ini diperuntukkan bagi jenjang Madrasah Ibtidaiyah, maka konsideran yang digunakanpun diadaptasi dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Madrasah Ibtidaiyah.

Contoh SK Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar

Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar tersebut yakni sebagai gambar berikut. Sedang untuk file SK Pembagian Tugas dalam format microsoft word (doc) sanggup diunduh di bab simpulan artikel ini.

Konsideran yang dipakai yakni sebagai berikut:

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jo. PP RI No. 32 Tahun 2013;
Permendiknas No. 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menegah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menegah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81-A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Sekolah/Madrasah;
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah;
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2008, perihal Standar Isi Mapel PAI dan bahasa Arab;
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 0002312 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab;
Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah;
Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5 Tahun 2010 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Pada SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA;
Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas, Dirjen PMPTK Depdiknas Tahun 2009;
Pedoman Teknis Implementasi Kurikulum Madrasah Kementerian Agama 2014;
Rapat Dewan Guru dan Komite Tentang Pembagian Tugas dan Mengajar tanggal 16 Juli 2016;

Konsideran poin ke 11, 12, 13, dan 14 terkait dengan Madrasah Ibtidaiyah yang menyelenggarakan kurikulum kombinasi dimana mata pelajaran umum memakai pendekatan K13 sedangkan mata pelajaran umum memakai KTSP sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 207 Tahun 2014. Sehingga bagi madrasah yang memakai Kurikulun 2013 perlu disesuaikan.

Sedangkan konsideran nomor ke-16 yakni perihal muatan lokal Bahasa Jawa di Jawa Tengah. Bagi madrasah di luar Jawa Tengah tentunya harus diadaptasi dengan peraturan di provinsi tersebut terkait dengan pembelajaran Bahasa Daerah, kalau ada.

Jangan lupa untuk berkordinasi dengan Pengawas Madrasah masing-masing dalam penyusunan SK Pembagian Tugas ini.

Baca Juga:

Struktur Kurikulum MI KTSP KMA 207 Tahun 2014

Download SK Pembagian Tugas Mengajar

Sebagai contoh, menyertakan file microsoft word (doc) Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar. Untuk mengunduhnya silakan klik tautan berikut: DOWNLOAD

Karena dalam format microsoft word, tentunya file contoh SK Pembagian Tugas Mengajar Guru ini sanggup diadaptasi dengan kondisi madrasah masing-masing.

Ilmu Pengetahuan Umum