Ilmu Pengetahuan Ombudsman Sebut Maladministrasi Di Imigrasi Sebab Keberadaan Calo
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Ombudsman Republik Indonesia melaporkan adanya potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan paspor biasa yang ditangani Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu terjadi mulai dari tahap pengambilan nomor antrian hingga pengambilan paspor.
Dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (12/1/2018), anggota Ombudsman Adrianus Meliala memberikan salah satu tindak maladministrasi yang ditemukan di kantor Ditjen Imigrasi yaitu keberadaan calo.
“Calo membolehkan orang yang sudah membayar sanggup nomor antrian yang lebih cepat atau menerima perlakuan berbeda dari petugas. Ketika pengambilan nomor secara online pun ternyata sanggup dikalahkan melalui pendekatan calo tersebut,” kata Adrianus.
Berdasarkan keterangan yang diberikan Adrianus, hasil penelusuran Ombudsman juga menyebutkan adanya pengaju paspor yang dokumen kelengkapannya diloloskan alasannya sudah membayar terlebih dulu ke calo. Situasi ini juga terjadi pada tahap pengambilan foto dan sidik jari.
“Ada yang tidak patuh dengan antrian pada tahap pengambilan foto dan sidik jari alasannya orang yang sudah membayar kepada calo didahulukan dibanding yang tidak. Lalu dikala pengambilan paspor, ada petugas imigrasi yang minta uang rokok. Tarif calo mulai Rp950 ribu hingga Rp1,5 juta,” ujar Adrianus.
Kajian maladministrasi dibentuk sesudah tim Ombudsman menelusuri Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Mataram, Pekanbaru, Pelembang, dan Jakarta Timur serta Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan dan Batam. Penelusuran tim Ombudsman dilakukan dengan berpura-pura sebagai pengguna layanan.
“Temuan ini yaitu riak-riak yang muncul di suatu permukaan tetapi jikalau dibiarkan sanggup menjadi gelombang,” ujar Adrianus.
Menanggapi laporan Ombudsman, Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie menyampaikan pihaknya telah melaksanakan operasi pemberantasan calo yang terutama dilakukan lewat distributor jasa pembuatan paspor namun menemui kendala.
“Sejak 2016, kami sudah mengeluarkan edaran dihentikan ada distributor jasa lagi yang masuk di kantor imigrasi. Alhasil kami digugat [pengadilan] TUN [Tata Usaha Negara]. Baru Desember 2017 kami menang atas TUN itu,” ujar Ronny.
- Pembubaran Ormas: Kemenkumham Tolak Replik HTI di Sidang PTUN
- e-KTP: KPK Siap Hadapi Sidang Pembacaan Pembelaan Novanto
- Apa Kabar Perubahan Hukum Acara Perdata Nasional?
- Reglemen Hukum Acara: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini
- Langkah Awal Robert Pakpahan Nakhodai Direktorat Jenderal Pajak
- Tugas Luky Sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- KPK Cocokan Bukti Aliran Dana Korupsi e-KTP ke Anggota DPR
- Wejangan Menteri Keuangan untuk Direktur Jenderal Pajak yang Baru
- Robert Pakpahan Dirjen Pajak Baru
- Pengamat Nilai Dirjen Pajak Baru Harus Bisa Dipercaya Masyarakat
Di satu sisi, untuk memperbaiki pelayanan paspor Dirjen Imigrasi mengubah hukum pemohon paspor yang mengantri secara fisik menjadi secara online. Namun, di sisi lain, Ronny mengakui kebutuhan paspor dari tahun ke tahun meningkat.
“Untuk antrian paspor tidak ada jalan keluarnya kecuali menambah jumlah kantor Imigrasi yang dikala gres terdapat 125 buah untuk melayani 500 di kabupaten/kota,” ujar Ronny kepada Tirto.
Ronny juga mengakui adanya perbedaan waktu tempuh wawancara dalam pembuatan paspor. Menurutnya hal itu sengaja dilakukan untuk mencegah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak prosedural.
“Ada yang wawancara, ada yang tidak. Ada yang cepat, ada yang tidak. Wawancara mendalam dilakukan untuk mencegah terjadi pengiriman TKI ilegal, jaringan teroris, jaringan kurir narkoba. Imigrasi punya kewenangan untuk menunda sumbangan paspor kepada orang yang sekiranya akan menjadi korban di luar negeri, maka wawancaranya perlu mendalam,” pungkas Ronny. (***)
0 komentar:
Post a Comment