Ilmu Pengetahuan Meme Setya Novanto: Polisi Hanya Akan Proses Akun Yang Dilaporkan
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Bareskrim Mabes Polisi Republik Indonesia pada 10 Oktober mendapatkan laporan 32 akun (tepatnya 31 akun alasannya 1 serupa) terkait meme Setya Novanto yang diunggah di sejumlah media umum (medsos) menyerupai Facebook, Twitter, dan Instagram. Fredrich Yunadi, salah satu kuasa aturan Novanto menilai, puluhan akun tersebut telah mencemarkan nama baik politikus Partai Golkar itu.
Fredrich bahkan mengklaim, selama perkembangan investigasi di kepolisian, dari 32 akun yang dilaporkan meningkat hingga menjadi sekitar 69 akun. Fredrich berkata, hal ini merupakan evaluasi dari penyidik secara langsung melalui saksi andal bahasa dan andal UU ITE.
 |
| Tim kuasa aturan Ketua dewan perwakilan rakyat Setya Novanto Frederic Yunadi mengatakan sejumlah meme Setya Novanto yang beredar di internet di Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean |
Namun demikian, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) II Ditsiber Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Asep Safrudin membantah klaim Fredrich Yunadi. Asep memastikan, pihaknya tidak akan menyidik aku-akun lain, selain 32 akun yang dilaporkan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya.
“Ya enggak lah ya, yang dilaporkan kan mereka [32 akun] saja,” kata Asep ketika dikonfirmasi Tirto, Jumat (3/11/2017).
Dalam masalah ini, polisi pada Selasa (31/10/2017) telah menangkap kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dyann Kemala Arrizzqi yang diduga sebagai pemilik akun Instagram @Dazzlingdyan. Perempuan berusia 29 tahun ini ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Setya Novanto.
Saat ini, Dyann berstatus sebagai tersangka dan dijerat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ihwal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana Pasal 45 ayat 3 UU ITE maksimal 4 tahun penjara dan atau denda Rp 750 juta.
Penyelidik Ditsiber Bareskrim Polri, kata Asep, hanya bergerak berdasar laporan. Apabila laporan tersebut tidak menyebutkan akun-akun yang lain, tentu lebih dari 500 akun yang mencuitkan ulang meme Setya Novanto yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik Novanto tidak akan ditindak.
Selain itu, Asep juga membantah pernyataan Fredrich Yunadi yang menyebut polisi telah menangkap satu orang lagi terkait meme Setya Novanto. Asep memastikan, hingga ketika ini, pihaknya gres menetapkan kader PSI, Dyann Kemala Arrizzqi sebagai tersangka.
“Enggak ada [tersangka lain]. Baru Dyann itu aja,” kata Asep merespons klaim pengacara Novanto.
Polisi Didesak Tak Proses Laporan Meme Novanto
Laporan kuasa aturan Setya Novanto terkait akun yang membuatkan meme tersebut menerima respons negatif dari publik. Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun bahkan menyebut apa yang dilakukan Novanto sebagai perilaku antikritik yang berbahaya bagi tatanan demokrasi.
Apalagi, kata Ubedillah, yang bersikap demikian ialah seorang pejabat publik sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Sebaiknya sebagai Ketua DPR, Novanto sanggup menjaga kualitas demokrasi. Jadi, tidak kemudian justru melihat demokrasi dengan cara represif atau otoriter. Itu merusak kualitas demokrasi,” kata Ubedillah kepada Tirto, Kamis (2/11/2017).
Sementara itu, Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto menganjurkan kepada pihak kepolisian untuk menghentikan pemidanaan bagi para penyebar meme Setya Novanto.
“Segera hentikan pemidanaan terhadap para penyebar meme Setya Novanto dan sebaiknya kuasa hukumnya mencabut aduan alasannya imbas yang ditimbulkan dari pemidanaan ini akan merugikan banyak pihak," kata Damar dalam rilis yang diterima Tirto, Jumat (3/11/2017).
Ada sejumlah alasan mengapa SAFEnet menganjurkan polisi dan kuasa aturan Novanto melaksanakan hal tersebut. Salah satunya ialah bahwa yang dijadikan tersangka tidak diberikan kesempatan terlebih dulu untuk melaksanakan klarifikasi. Pemidanaan seharusnya merupakan langkah aturan terakhir.
“Polisi seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dengan mendorong mediasi para pihak untuk mengklarifikasi sebagai upaya penyelesaian,” kata Damar.
Selain itu, lanjut Damar, konteks kemunculan meme-meme tersebut juga tidak sanggup diabaikan begitu saja. Penyebaran meme, kata Damar, ialah lisan kegeraman masyarakat atas korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Setya Novanto.
Dalam masalah e-KTP, misalnya, KPK sempat mengakibatkan Novanto sebagai tersangka. Namun, jadinya status tersangka itu dicabut alasannya Novanto menang dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Saat masih jadi tersangka dan sepanjang proses praperadilan, alih-alih tiba dan memenuhi panggilan, Novanto justru tiba-tiba sakit dan mangkir. Konteks ini menciptakan tuduhan pengacara Novanto yang bilang bahwa penyebar meme digerakkan oleh bintang film intelektual menjadi tidak beralasan.
Baca :
- Setya Novanto: Pokoknya Kita Teruskan Soal Meme
- Polisi Naikkan Kasus Korupsi Proyek Reklamasi Jakarta ke Penyidikan
- Hasil Klarifikasi Ombudsman Soal Aduan Kecurangan SKD CPNS Kemenkeu
- Kasus Penipuan Rp400 Miliar Berkedok Jual Pulsa Dibongkar Polisi
- Kenalkan Orangutan Tapanuli, Anggota Baru Keluarga Satwa Indonesia. Apa Saja Keunikannya?
- Industri Kopi Hampir Dipanggang Perubahan Iklim
“Pemisahan teks dengan konteks dalam masalah penyebaran meme ini menciptakan pokok problem aturan menjadi timpang dan tidak menyentuh pokomasalah korupsi yang mengakibatkan munculnya penyebaran meme tersebut,” kata Damar.
Damar menyatakan, pihak penegak aturan semestinya tidak menangkap penyebar meme terhadap Setya Novanto, melainkan memediasi keduanya biar masalah sanggup diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam konteks ini, polisi harus menjadi perantara atas dua belah pihak, demikian dikutip dari Tirto.id. (***)
0 komentar:
Post a Comment