Ilmu Pengetahuan Korupsi Proyek Infrastruktur: Politikus Pkb Divonis 9 Tahun Penjara
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Anggota dewan perwakilan rakyat RI nonaktif dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan sebab terbukti mendapatkan Rp7 miliar dalam proyek infrastruktur di Maluku-Maluku Utara.
Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mas'ud dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (15/11/2017). Vonis untuk politikus PKB itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta biar Musa divonis 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
 |
| Terdakwa anggota Komisi V dewan perwakilan rakyat (nonaktif) Musa Zainuddin menjalani sidang lanjutan masalah suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/9/2017). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan. |
“Menyatakan terdakwa Musa Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan aturan bersalah bantu-membantu melaksanakan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Mas'ud ketika membacakan putusan.
Majelis hakim yang terdiri atas Mas'ud, Haryono, Hastoko, Sigit Herman Binaji dan Titi Sansiwi itu juga mewajibkan biar Musa membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar yang dibayar sebulan sehabis putusan final.
Jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun,” kata hakim Mas'ud.
Hakim juga mencabut hak politik Musa Zainuddin selama tiga tahun sehabis menjalani pidana pokok.
Majelis hakim juga memberikan sejumlah hal yang memberatkan terkait perbuatan pidana yang dilakukan Musa sebagai wakil rakyat.
Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi, tidak menawarkan pola yang baik sebagai wakil rakyat, merusak gambaran DPR, berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang, demikian anggota majelis hakim Sigit menambahkan.
Dalam masalah ini, Musa Zainuddin bantu-membantu dengan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp7 miliar dari Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama.
Untuk itu terkait aktivitas prioritas dalam proyek pembangunan infrakstruktur Jalan Taniwel-Saleman dan rekonstruksi Jalan Piru-Saisala di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.
Awalnya, pada September 2015 di Hotel Grand Mahakam Jakarta, Musa diperkenalkan kepada Abdul Khoir oleh Amran.
Musa juga memberikan memiliki dana pemanis seluruhnya sebesar Rp500 miliar terdiri atas Rp200 miliar dana optimalisasi serta pemanis dana aspirasi Rp160 miliar dengan Rp140 miliar akan dialokasikan ke Maluku dan Maluku Utara.
Musa, Abdul Khoir dan Amran menyepakati aktivitas Musa. Proyek pembangunan jalan Taniwel-Saleman senilai Rp56 miliar akan dikerjakan So Kok Seng dan rekonstruksi Piru-Waisala Maluku senilai Rp52 miliar diberikan Abdul Khoir.
Abdul Khoir akan menawarkan delapan persen fee dari nilai proyek jalan Taniwel-Saleman sebesar Rp4,48 miliar dan proyek rekonstruksi Piru-Waisala Maluku sebesar Rp3,52 miliar.
Untuk memenuhi kewajiban fee delapan persen, Aseng mentransfer uang Rp3,5 miliar pada 9 November 2015 dan Rp980 juta pada 16 November 2015.
Sedangkan anak buah Abdul Khoir berjulukan Erwantoro juga menyerahkan kepada orang iktikad Musa berjulukan Jailani sejumlah Rp3,8 miliar dalam bentuk dolar Singapura di parkiran Blok M Square pada 16 November 2015.
Erwantoro kembali menyerahkan Rp3 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Jailani pada 17 November 2015 di kantor PT Windhu Tunggal Utama.
Sisa fee diberikan kepada Jailani pada 28 Desember 2015 di Mall Senayan City sebesar Rp1,2 miliar dalam bentuk serpihan dolar Singapura melalui Erwantoro, sehingga total seluruhnya yang diberikan untuk Musa yaitu Rp8 miliar.
"Tapi Jailani beberapa hari kemudian hanya menyerahkan Rp7 miliar sebab diambil Rp500 juta oleh Jailani dan untuk Rhino sebesar Rp500 juta sehingga Jailani mendapatkan Rp650 juta yang terdiri dari Rp500 juta sebagai 'fee' untuk terdakwa dan Rp150 juta untuk pengurusan aktivitas Andi Taufan Tiro,” kata hakim Sigit.
Uang Rp7 miliar diserahkan dalam adonan rupiah dan dolar Singpura dari Abdul Khoir kepada Mutakin dalam 2 tas ransel hitam kemudian Mutakin kembali ke rumah jabatan Musa dan meletakkan 2 ransel itu dalam kamar tidur Musa.
“Janji donasi uang dari Abdul Khoir dan Sok Kok Seng terwujud ke terdakwa yaitu biar terdakwa mewujudkan aktivitas di Maluku dengan mendapatkan sejumlah 'fee'," terang hakim Sigit ketika menyerupai dikutip dari Tirto.id.
Atas vonis tersebut, Musa dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir.
Terkait masalah ini, delapan orang dijatuhi vonis penjara, yaitu: anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti yang divonis 4,5 tahun penjara, dua rekan Damayanti yaitu Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini divonis masing-masing 4 tahun penjara.
- Isi Tujuh Poin Alasan Setya Novanto Mangkir dari Pemeriksaan KPK
- Calon Pengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia Bisa Diproses sebelum Gatot Pensiun
- Pakar: KPK Masih Bisa Lakukan Pemeriksaan Terkait Uji Materi Kasus Novanto
- Harus Dapat Izin Presiden, KPK Sebut Pengacara Novanto Mengada-Ada
- Kembali Mangkir, KPK Ancam Jemput Paksa Novanto
- Setya Novanto Dapat Jatah Rp100 Miliar Dalam Proyek KTP Elektronik
- Nah Lho, Kakorlantas tak Setuju Soal Rencana Anies Cabut Larangan Sepeda Motor
- Temuan Terbaru Dari Kasus KTP-el, Dengan Tersangka Novanto
- Ini Ancaman KPK Kepada Istri Setya Novanto
- Senin Pekan Depan, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Istri Novanto
Selain itu, bekas anggota Komisi V dari Golkar Budi Supriyanto divonis 5 tahun penjara, bekas anggota Komisi V dari fraksi Partai PAN Andi Taufan Tiro divonis 9 tahun penjara, serta Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary divonis 6 tahun penjara.
Sedangkan Abdul Khoir sudah divonis 4 tahun penjara dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng divonis 4 tahun penjara. Sedangkan 1 orang masih berstatus tersangka di KPK, yaitu Wakil Ketua Komisi V dari fraksi PKS Yudi Widiana Adia.(***)
0 komentar:
Post a Comment