Ilmu Pengetahuan Kejagung Sita Rp6 Miliar Dari Korupsi Bkkbn
Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyita uang sebesar Rp6 miliar dari tersangka dugaan korupsi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Jumlah itu sebesar Rp3 miliar dari tersangka LW, Direktur PT Djaja Bima Agung selaku penyedia barang. Penyitaan itu menurut Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-97/F.2/Fd.1/11/2017 tanggal 16 November 2017,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Kamis (16/11) malam.
Sedangkan sisanya Rp3 miliar dari tersangka YW, Direktur PT Triyasa Nagamas Farma selaku produsen/pabrikan dalam pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 menurut Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-96/F.2/Fd.1/11/2017 tanggal 16 November 2017.
Selanjutnya, kata dia, uang sitaan itu dititipkan di Rekening BRI Kejaksaan Agung RI Nomor: 0193-01-00082230.8. “Bahwa perhitungan sementara kerugian negara (Tahun Anggaran 2014-2015) diperkirakan mencapai kurang lebih senilai Rp111.261.298.154,” kata Kapuspenkum.
Dalam masalah itu, penyidik sudah tetapkan lima tersangka, di antaranya Kepala BKKBN Surya Candra Surapaty dan sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan masalah Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty bukan sekadar merugikan keuangan negara namun juga menggagalkan jadwal keluarga berencana.
“Tentunya kita harus tahu bahwa jadwal KB merupakan proyek strategis nasional untuk membatasi kelahiran. Kalau justru dalam pengadaan alat kontrasepsi dimainkan. Bukan sekadar mendatangkan kerugian negara tapi dapat menggagalkan jadwal KB,” katanya menyerupai diberitakan Aktual.
Baca :- Pengamat Berharap Panglima Tentara Nasional Indonesia Dipilih dari Matra Angkatan Udara
- Pidato di NasDem, Gatot Nurmantyo Dielu-elukan Makara Calon Wapres
- Kasus Setya Novanto, Polisi Periksa Wartawan Metro TV
- Sanjungan Setya Novanto ke Istri Kutip Ucapan Sukarno
- KPK Ingatkan RS Medika Tak Halangi Penyidikan Setya Novanto
- Pengacara Tolak Tanda Tangani Surat Penahanan Setya Novanto
- KPK Diminta Ambil Alih Penanganan Medis Setya Novanto
- Penerbitan Status DPO Setya Novanto Dinilai Sudah Sesuai Hukum
- Sembilan Taruna Akpol Tersangka Penganiayaan Bebas Usai Sidang
- Setya Novanto Dirujuk ke RSCM alasannya yaitu Alat MRI RS Medika Rusak
Kasus itu bermula dikala Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melakukan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.
Kemudian, pada dikala proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para akseptor lelang yaitu berada dalam satu yakni, PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai akseptor lelang sehingga, harga-harga tersebut yaitu harga yang tidak masuk akal dan mengakibatkan rendahnya tingkat kompetensi.(***)
0 komentar:
Post a Comment