√ Ilmu Pengetahuan Sistematika Aturan Perdata

Ilmu Pengetahuan Sistematika Aturan Perdata

By Sugi Arto

Sistematika Hukum Perdata

Sistematika Hukum Perdata. Adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek vanKoophandel, disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) kini dianggap tidak pada tempatnya, lantaran Hukum Dagang bahwasanya tidaklah lain dari Hukum Perdata. Perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum,melainkan suatu pengertian perekonomian. Di aneka macam negeri yang modern, contohnya di Amerika Serikat dan di Swis juga, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagangtersendiri di samping pembukuan Hukum Perdata seumumnya. Oleh lantaran itu, kini terdapat suatu fatwa untuk meleburkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Memang, adanya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Perdata dalamperundang-undangan kita kini ini, hanya terbawa oleh sejarah saja,yaitu lantaran di dalam aturan Romawi yang merupakan sumber terpenting dari Hukum Perdata di Eropah Barat belumlah populer Hukum Dagang sebagaimana yang ter-letak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang, alasannya memang perdagangan internasional juga sanggup dikatakan gres mulai berkembang dalam Abad Pertengahan. Hukum Perdata berdasarkan ilmu aturan kini ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu :

Hukum ihwal diri seseorang,
Hukum Kekeluargaan,
Hukum Kekayaan dan
Hukum warisan.

Hukum ihwal diri seseorang , memuat peraturan-peraturan ihwal insan sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk mempunyai hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan aturan yang timbul dari kekerabatan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta kekerabatan dalam lapangan aturan kekayaan antara suami dan isteri,hubungan antara orang renta dan anak, perwalian dan curatele. Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan aturan yang sanggup dinilai dengan uang. Jika kita menyampaikan ihwal kekayaan seorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya sanggup dipindahkan kepada orang lain.

Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan hasilnya dinamakan hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu fihak yang tertentu saja dan hasilnya dinamakan hak perseorangan. Hak mutlak yang menunjukkan kekuasaan atas suatu benda yang sanggup terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak menunjukkan kekuasaan atas suatu benda yang sanggup terlihat, contohnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seoran gatas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk menggunakan sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1848 pada pada dasarnya mengatur kekerabatan aturan antara orang perorangan, baik mengenai kecakapan seseorang dalam lapangan hukum; mengenai hal-hal yang bekerjasama dengan kebendaan; mengenai hal-hal yang bekerjasama dengan perikatan dan hal-hal yang bekerjasama dengan pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa.

Sistematika atau isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang aturan Perdata yang ada dan berlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan lantaran mengacu atau paling tidak mendapatkan efek yang sama, yaitu dari aturan Romawi (Code Civil).

Hukum Waris, mengatur hal ikhwal ihwal benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga sanggup dikatakan, Hukum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungan' keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, Hukum Waris lazimnya ditempatkan tersendiri. Bagaimanakah sistematik yang digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata? B.W. itu terdiri atas empat buku, yaitu :

Buku I, yang berkepala "Perihal Orang", memuat aturan ihwal diri seseorang dan Hukum Keluarga;
Buku II yang berkepala "Perihal Benda", memuat aturan perbendaan serta Hukum Waris;
Buku III yang berkepala "Perihal Perikatan", memuat aturan kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;
Buku IV yang berkepala "Perihal Pembuktian dan Lewat waktu (Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH perdata sebagaimana berlaku di Indonesia ketika ini, (kecuali beberapa penggalan yang sudah dinyatakan tidak berlaku) yaitu sebagai berikut :

1. Buku Kesatu ihwal Orang ( van persoon ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu mengatur :

I ihwal menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan
II ihwal akta-akta catatan sipil
III ihwal kawasan tinggal atau domisili
IV ihwal perkawinan
V ihwal hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri
VI ihwal persatuan harta kekayaan berdasarkan undang-undang dan pengurusannya
VII ihwal perjanjian kawin
VIII ihwal persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya
IX ihwal perpisahan harta kekayaan
X ihwal pembubaran perkawinan
XI ihwal perpisahan meja dan ranjang
XII ihwal kebapaan dan keturunan bawah umur
XIII ihwal kekeluargaan sedarah dan semenda
XIV ihwal kekuasaan orang renta
XV ihwal menentukan,mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah
XVI kebelum-dewasaan dan perwalian
XVII ihwal beberapa perlunakan
XVIII ihwal pengampuan
XIX ihwal keadaan tak hadir

2. Buku kedua ihwal Kebendaan ( van zaken ),yang terdiri dari 21 bab, yang secara lengkapnya yaitu mengatur :

I ihwal kebendaan dan cara membeda-bedakannya
II ihwal kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul hasilnya
III ihwal hak milik ( eigendoom )
IV ihwal hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan
V ihwal kerja rodi
VI ihwal dedikasi pekarangan
VII ihwal hak numpang karang
VIII ihwal hak perjuangan ( erfpacht )
IX ihwal bunga tanah dan hasil se persepuluh
X ihwal hak pakai hasil
XI ihwal hak pakai dan hak mendiami
XII ihwal perwarisan lantaran janjkematian
XIII ihwal surat wasiat
XIV ihwal pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan
XV ihwal hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan registrasi harta peninggalan
XVI ihwal mendapatkan dan menolak suatu warisan
XVII ihwal pemisahan harta peninggalan
XVIII ihwal harta peninggalan yang tak terurus
XIX ihwal piutang-piutang yang diistimewakan
XX ihwal gadai
XXI ihwal hipotik

3. Buku Ketiga ihwal Perikatan ( van Verbintenis ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu :

I ihwal Perikatan-perikatan umumnya
II ihwal Perikatan-perikatan yang dilahirkan darikontrak atau persetujuan
III ihwal perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang
IV ihwal hapusnya perikatan-perikatan
V ihwal jual-beli
VI ihwal tukar menukar
VII ihwal sewa-menyewa
VIII ihwal persetujuan-persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan
IX ihwal komplotan
X ihwal hibah
XI ihwal penitipan barang
XII ihwal pinjam-pakai
XIII ihwal pinjam-meminjam
XIV ihwal bunga tetap atau bunga infinit
XV ihwal persetujuan-persetujuan untung-untungan
XVI ihwal derma kuasa
XVII ihwal penanggungan
XVIII ihwal perdamaian

4. Buku Keempat ihwal Pembuktian dan Kadaluarsa ( van bewijs en verjaring ) yang terdiri dari 7 bab, selengkapnya adalah :

I ihwal pembuktian pada umumnya
II ihwal pembuktian dengan goresan pena
III ihwal pembuktian dengan saksi-saksi
IV ihwal persangkaan-persangkaan
V ihwal legalisasi
VI ihwal sumpah di muka Hakim
VII ihwal daluwarsa

Sebagaimana kita lihat, Hukum Keluarga di dalam B.W. itu dimasukkan dalam penggalan aturan ihwal diri seseorang, lantaran hubungan-hubungan keluarga memang besar lengan berkuasa besar terhadap kecakapan seseorang untuk mempunyai hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris, dimasukkan dalam penggalan ihwal aturan perbendaan, lantaran dianggap Hukum Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang.

Perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) bahwasanya yaitu soal aturan acara, sehingga kurang sempurna dimasukkan dalam B.W.yang pada asasnya mengatur aturan perdata materiil. Tetapi pernah ada suatu pendapat, bahwa aturan program itu sanggup dibagi dalam penggalan materiil dan penggalan formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung penggalan yang termasuk aturan program materiil yang sanggup diatur juga dalam suatu undang-undang ihwal aturan perdata materiil.

Sumber :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Salim HS,PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS [BW]

Ilmu Pengetahuan Umum