Ilmu Pengetahuan Fungsi Undang Undang Dasar (Uud) 1945

Ilmu Pengetahuan Fungsi Undang Undang Dasar (Uud) 1945

Fungsi Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Setiap sesuatu dibentuk dengan mempunyai sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan Undang Undang Dasar 1945. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, forum masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Fungsi Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai aturan dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah aturan biasa, melainkan aturan dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai aturan dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber aturan tertulis.

Dengan demikian setiap produk aturan ibarat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada risikonya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus sanggup dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan muaranya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber aturan negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam relasi ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma aturan yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma aturan yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, pegawapemerintah negara, dan warga negara.

Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan RI, terdiri atas :

• Hukum Dasar Tertulis : Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan) 
• Hukum Dasar Tidak Tertulis:

Undang-Undang Dasar yaitu merupakan agenda yang sengaja dibentuk yang memuat segala hal yang diaggap menjadi asas mendasar dari negara waktu itu, sehingga Undang- Undang Dasar tertulis menjamin kepastian hukum. Undang-Undang Dasar biasanya mengandung :

1. Ketentuan-ketentuan wacana Organisasi negara dan pemerintahannya,
2. Batas kiprah dan kekuasaan Negara dan aparatur Pemerintah,
3. Hubungan antara Aparaturnya dengan warga negara dan sebaliknya,
4. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak pokok dari warga negaranya.

Sebagai aturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dan membatasi kekuasaan yang bersifat mengikat & harus menjadi pola bagi setiap kebijakan dalam kehidupan bernegara. Pemahaman bahan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak dibutuhkan bagi segenap komponen bangsa baik para pejabat, pemimpin/tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum.

Sosialisasi bahan Undang-Undang Dasar 1945 sehabis amandemen masih relatif sangat kurang. Diharapkan sanggup dirumuskan suatu metoda penyampaian dan klarifikasi bahan  UUD 1945 hasil amandemen yang bekerja efektif, teratur serta sanggup menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pada masa pemerintahan ORBA banyak terjadi penyimpangan baik di bidang Hukum, Politik dan Ekonomi, alasannya tidak adanya kontrol terhadap jalannya kekuasaan, kurangnya semangat para pemimpin bangsa & adanya beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga impian bangsa yg terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sanggup diwujudkan melalui prosedur bernegara yang terkandung didalam Pasal-Pasalnya.

• Selama ini peranan Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting :Sebagai simbol kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah.
• Sebagai lambang kesetiaan kepada NKRI dan lambang persatuan dan kesatuan bangsa.
• Sebagai lambang perlawanan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dijelaskan Undang-Undang Dasar 1945, terdiri atas 7 kunci pokok, yaitu :

1. Indonesia yaitu negara yang menurut atas aturan Negara aturan Indonesia yaitu negara aturan material, yaitu disamping memenuhi syarat sebagai negara aturan formal ditambah dengan pemerintah bertanggung jawan atas kesejahteraan rakyatnya.
2. Sistem Konstitusional: Pemerintahan menurut atas sistem konstitusional (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekusaan yang tidak terbatas). Sistem ini menegaskan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan yaitu ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian MPR yaitu mendatarisnya rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Indonesia.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Menurut klarifikasi Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa dibawah majelis permusyawaratan rakyat Presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi. Hal ini masuk akal alasannya Presiden yaitu mandataris MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat Dalam klarifikasi Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa disamping Presiden ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat dalam menciptakan Undang-Undang.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat Dalam klarifikasi Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara, sehingga kedudukan Menteri Negara tergantung kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas Penjelasan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat ia bukan diktator artinya kekuasaannya tidak terbatas.

Dasar Hukum :

Undang Undang Dasar 1945

Referensi :

1. Lawrence M. Friedmaan, American Law In Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), Scond Edition, Penerjemah : Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Liberty, 1986,  
3. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-undang-undang-dasar-1945
4. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-undang-undang-dasar-1945
5. https://prinsipilmu.blogspot.com/search?q=pengertian-undang-undang-dasar-1945

Related Posts

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+